 |
| Jajaran lemari buku di perpustakaan FH-UH |
Sekitar pukul 14.40 Wita, Rabu (8/5), kami mengunjungi ruang Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH) yang dipadati sejumlah mahasiswa. Menurut keterangan pegawai perpustakaan, berdasarkan isian daftar pengunjung, perpustakaan dikunjungi oleh sekitar 100 orang per hari, namun jika dikalkulasi dengan yang tidak mengisi daftar pengunjung bisa mencapai sekitar 200 orang.
Saat ditemui, Nurhidayah, S.Hum, pegawai perpustakaan terlihat sibuk mendata sejumlah buku baru di meja kerjanya, dan masih harus mendata buku yang terbungkus dalam 20 kardus. Mengenai buku yang ada dalam kardus, Nurhidayah menjelaskan, buku tersebut merupakan pemberian dari World Bank melalui Yayasan Asia Foundation yang bekerjasama dengan delapan fakultas hukum se-Indonesia. “Buku itu akan didata, diberi tanda warna, dan ditempatkan di lemari sesuai dengan jenis dan sumber perolehan buku,” Jelas Nurhidayah kepada kami. Delapan jajaran lemari buku akan diisi buku baru, bersama dengan buku masukan lama yang sampulnya sudah lusuh. ”Buku yang sampulnya sudah lapuk itu merupakan buku pemberian mahasiswa yang akan wisuda,” jelasnya.
Melalui data yang diperlihatkan, buku sumbangan World Bank yang keseluruhan berbahasa Inggris, jumlahnya 150 eksemplar. Mengenai buku-buku itu, Wakil Dekan II FH-UH, Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H mengatakan, “Itu urusan langsung Pak Dekan. Kita kan memang ada kerjasama dengan Asia Foundation dalam Klinik Hukum, jadi pemberian buku gratis akan berlangsung selama kerjasama,” ungkapnya saat ditemui di Ruang Dapur Jurnal Fakultas Hukum Unhas, Rabu (8/5).
Mengenai buku sumbangan mahasiswa yang tercatat sejak Tanggal 15 Februari 2012 sampai tanggal 8 bulan Mei 2013 sejumlah 425 eksemplar. Jumlah itu tidak termasuk dengan buku yang belum terdata karena masuk sebelum Februari 2012. Lain lagi dengan sumbangan Prof Hamid Awaluddin sejumlah 372 eksemplar. Sumbangan Prof Hamid tersebut tidak tercatat waktu penyumbangannya, tapi diperkirakan masuk sekitar tahun 2008.
Selain buku bacaan, lemari buku perpustakaan juga diisi sejumlah skripsi, tesis, dan disertasi. Karya tulis sebagai syarat kelulusan tersebut merupakan karya setiap mahasiswa yang telah melalui jenjang strata tertentu. Pengumpulannya dimulai di perpustakaan sejak tahun 2007. Sedangkan karya sebelum tahun 2007 ditempatkan di ruang berbeda di Fakultas Hukum. Namun jumlah disertasi tidak pernah bertambah sejak tahun 2011, ketika Nurhidayah mulai bekerja. “Jumlah disertasi di bawah 100 sejak saya bekerja di sini, tidak bertambah,” tangkasnya.
Mengenai pengadaan buku perpustakaan oleh fakultas, biaya diperoleh dari Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) melalui Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) Tema B. Dalam Tema B tersebut tergabung empat Prodi, yaitu Ilmu Hukum (Fakultas Hukum), Sastra Asia Barat (Fakultas Sastra), Akuntansi Ekonomi (Fakultas Ekonomi), dan Ilmu Administrasi Negara (Fakultas Sospol). PHKI diperuntukan untuk menyokong penyelenggaraan pendidikan di institusi perguruan tinggi. Salah satu program yang dimohonkan pembiayaannya oleh Prodi Ilmu Hukum dalam PHKI adalah pengadaan buku bacaan.
Berdasarkan data dari perpustakaan, pengadaan buku oleh fakultas dengan dana dari PHKI tahun 2011 sebanyak 311 eksemplar dan tahun 2012 sebanyak 102 eksemplar. Selain itu, ada pembelian oleh fakultas tahun 2011 sebanyak 552 eksemplar. “Hanya pada tahun 2011 kita membeli buku tambahan dengan dana fakultas saat menjelang akreditasi, karena saat itu kurang kita punya buku,” jelas Anshori setelah memperlihatkan tumpukan buku pembelian dari dana PHKI yang baru datang, belum lengkap dan masih menunggu sisa pesanan.
PHKI merupakan program yang ditujukan untuk institusi pendidikan, termasuk Unhas. Melaui pengajuan proposal oleh prodi pelaksana ke pihak universitas, kemudian diteruskan ke Dikti. Kucuran dana pun masuk ke universitas, sehingga fakultas hanya memesan buku, lalu tagihan ditujukan ke universitas untuk membayar pemasok buku.
Masuknya Prodi Ilmu Hukum dalam PHKI berawal dari pengajuan proposal tahun 2010. Setelah proposal disetujui Dikti, program multiyear yang berjangka tiga tahun tersebut dimulai tahun 2011 sampai 2013. Nilai Nominal dana untuk seluruh item penganggaran untuk setiap prodi dari PHKI adalah Rp. 150.000.000, namun fokus item pendanaan yang berbeda antarprodi, sebagaimana dengan rancangan pendanaan dalam proposal saat pengajuan. “Khusus untuk pengadaan buku oleh Prodi Ilmu Hukum dianggarkan Rp. 20.000.000 dari PHKI” ungkap Anshori.
Setelah berjalan tiga tahun, implementasi program tersebut akan dievaluasi untuk keputusan program dilanjut atau tidak, ataukah membuat proposal baru. Pengajuan kembali proposal PHKI dapat disusun dengan perubahan item penganggaran. “Kita membuat list apa yang kita perlukan, patokannya, kita ingin memadukan kegiatan kuliah dan kegiatan praktik,” jelas Ansori. “Saya melihat Ilmu Sosial, termasuk Fakultas Hukum kan daya saingnya rendah, penyebabnya adalah lemah di keterampilan dan wawasan, sehingga melalui program ini kita dapat meningkatkan hal tersebut,” harapnya. (RTW)
