web analytics
header

Bernuansa Liberalisasi, LMND Menolak Kenaikan Harga BBM


LMND unjuk rasa tolak kanaikan harga BBM
Makassar, Eksepsi Online-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kembali mengadakan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Pintu I Unhas, Kamis (13/6), serentak dengan unjuk rasa yang dilakukan anggota LMND di UMI dan Universitas 45. Aksi berlangsung pukul 12.30-15.00 Wita, diikuti sekitar 30 orang. Selain berorasi, massa aksi  juga melakukan bakar ban di tengah jalan dan penahanan sebuah mobil truk pengangkut campuran bahan bangunan untuk dijadikan panggung orasi. Dalam aksi yang dikawal satpam kampus dan aparat kepolisian tersebut, masa aksi menutup sebagian jalur jalan yang menuju ke Daya, sehingga menimbulkan kemacetan. 
Dalam tuntutannya, massa aksi menilai alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban anggaran karena membengkaknya subsidi BBM dinilai didak masuk akal. Menurut Makbul, Ketua LMND Sul-Sel, anggaran untuk subsidi BBM sangat sedikit dibandingkan dengan anggaran untuk membiayai kegiatan aparatur negara. “Kalau kita melihat APBN tahun 2013 ini, untuk subsidi BBM dialokasikan 12% dari APBN. Itu jauh lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran untuk pembiayaan aparatur negara dan membayar bunga utang luar negeri yang masing-masing sebesar 21% dari APBN,” ungkapnya saat diwawancarai setelah aksi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan anggapan pemerintah bahwa BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat menengah keatas, tidak sesuai fakta. Ia menyatakan bahwa sebanyak 67% subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat berpendapatan dibawah empat dollar per hari.
Salah satu solusi masa aksi adalah menasionalisasi pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas). Makbul mengungkapkan bahwa berdasarkan data kementerian ESDM, korporasi asing telah menguasai pengelolaan migas di sektor hulu. Pertamina hanya menguasai sekitar 17,3%, sedangkan 82,7% oleh perusahaan swasta dan perusahaan asing, misalnya Chevron yang menguasai sebanyak 40% , Shell 10%, dan korporasi lainnya. 
Selain itu, menurutnya, ketidakkuasaan negara pada pengelolaan migas di sektor hulu ditakutkan terjadi pada sektor hilir jika harga BBM dinaikkan. Alasannya karena harga BBM yang dijual oleh perusahaan asing nantinya tidak terlalu senjang dengan harga BBM yang dijual pemerintah, sehingga konsumen akan beralih menggunakan minyak yang dijual korporasi asing yang kualitasnya lebih baik. Salah satu langkah yang ditempuh korporasi  asing adalah menekan pemerintah melalui perjanjian G-20 di Korea Selatan tahun 2011 agar dilakukan penyesuaian harga minyak nasional dengan harga minyak dunia. “Sebenarnya, skenario di balik kenaikan BBM adalah agenda liberalisasi di sektor hilir. Kalau BBM naik, Pertamina akan mendapatkan saingan-saingan baru karena harganya kompetitif. Kita bisa buktikan bahwa Shell telah membangun SPBU di Jakarta,” tambahnya (RTW)

Related posts: