Bertekad Berantas Korupsi Lewat Pendidikan, Komunitas Gerak Hadir

Makassar, Eksepsi Online-Komunitas Gerakan Anti Korupsi (Gerak) hadir di Makassar dengan tekad memberantas korupsi melalui pendidikan. Bertempat di lantai 2 Gedung Science Building Fakultas MIPA Unhas, Sabtu (16/5), launching Gerak Wilayah Regional VII Makassar dilaksanakan.

Sebelum prosesi launching, diselenggarakan talkshow bertajuk Bergerak Melawan Korupsi. Hadir sebagai pembicara adalah Staf Ahli Direktur Rumah Kepemimpinan PPSDMS (Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis) yang juga mantan Sekretaris Eksekutif MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) Sapto Waluyo, Dosen Fakultas Hukum Unhas Zulfan Hakim, dan Pegawai Kementerian Keuangan Sigit Siswandoyo.

Ketua Leadership Project Gerak Regional VII A Muh Iqbal Latief menjelaskan bahwa Gerak merupakan komunitas skala nasional digagas pada tahun 2014. Pembentukannya dilatarbelakangi maraknya kasus korupsi, hingga berujung konflik KPK dengan Polri. Di bawah naungan PPSDMS, Gerak kini memiliki tujuh cabang regional di seluruh Indonesia, salah satunya Regional VII Makassar. Tujuan pembentukannya adalah membina jiwa kepemimpinan dengan pendidikan anti korupsi. Iqbal pun mengharapkan agar seluruh komunitas anti korupsi bersinergi untuk memberantas korupsi.

Kegitan Gerak Regional VII menurut Iqbal fokus pada pembentukan jiwa anti korupsi di kalangan pelajar tingkat sekolah menengah atas dan mahasiswa. Selain di Unhas, Gerak juga menjaring mahasiswa UIN Alauddin, UMI, dan UNM. Para peminat akan dibina pada program Sekolah Anti Korupsi yang diadakan Gerak. Setelah itu, diharapkan mereka akan menjadi relawan dan membentuk korps anti korupsi di sekolah atau kampus masing-masing.

Menurut penuturan Iqbal, rencananya Gerak akan merekrut relawan bulan mei ini. Selanjutnya, akan diberikan pembekalan di Sekolah Anti Korupi pada bulan Juni mendatang. “Kami akan merealisasikan Sekolah Anti Korupsi untuk menarik relawan. Target utama kami adalah membentuk kepribadian berupa moralitas anti korupsi. Kami juga mendorong agar ke depan anti korupsi dimasukkan dalam kurikulum,” tutur mahasiswa Fakultas Hukum Unhas angkatan 2012 ini. (RTW)