Makassar, Eksepsi Online – Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH) Fajlurrahman Jurdi menilai dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih perlu melakukan pembenahan. Hal yang perlu dibenahi menurut Fajlurrahman diantaranya koordinasi dalam pemerintahan yang masih kurang. “Karena kurang koordinasi yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan, contohnya dalam masalah pengangkatan menteri dan beberapa pelanggaran undang-undang,” ujarnya.
Hal itu ia sampaikan saat ditemui usai menjadi pembicara dalam Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Hukum Cabang Makassar Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (20/10) di pelataran Badan Ekseskutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (BEM FH-UH) dengan mengangkat tema “Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Realisasi Program Nawacita.”
Lebih lanjut, Fajlurrahman menganggap intervensi partai politik yang terlalu kuat, sehingga menyebabkan pemerintahan Jokowi-JK terkesan tidak mandiri dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan.
Meskipun demikian, menurutnya tidak dapat dipungkiri dalam beberapa aspek pemerintahan Jokowi-JK saat ini dapat dikatakan telah menuai keberhasilan. “Jokowi-JK memang gagal dalam konteks tertentu, namun berhasil berhasil dalam konteks lain seperti pengobatan gratis bagi orang miskin,” ungkapnya.
Ia menambahkan keberhasilan lain yang dapat dilihat di era pemerintahan Jokowi-JK adalah pembangunan daerah tertinggal, dimana meraka memiliki perhatian pada daerah-daerah tertinggal, bahkan berkomitmen untuk menjalankan Undang-Undang Desa utamanya soal penganggaran dana desa.
Fajlurrahman berharap kedepan pemerintahan Jokowi-JK bekerja menurut hukum dan undang-undang dan senantiasa melakukan koordinasi, konsolidasi dan revitalisasi kebijakan yang terkoordinasi dengan baik agar tidak menyebabkan kesalahan-kesalahan. (Rnm)
