Senin , Desember 18 2017
Home / LEMA FH-UH / PEMIKIRAN / Artikel

Artikel

Disertasi : Eksistensi Hak Masyarakat Adat dalam Penataan Ulang Wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni

'klk

Makassar,Eksepsi-online. Selasa (15/9), George Frans Wanma mahasiswa strata tiga (S3) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH) melaksanakan sidang promosi doktor sebagai salah satu persyaratan wajib untuk mendapatkan gelar Doktor di ruang promosi doktor FH-UH. “Eksistensi Hak Masyarakat Adat dalam Penataan Ulang Wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni” adalah tema disertasi yang diangkat oleh Wanma. Pada kesempatan itu, Prof. Farida Patittingi selaku pemimpin ... Read More »

Hukum Adat Masyarakat Pulau Miangas

Logo-LPMH-Baru-1

Oleh: Andi Surya Nusantara Djabba (Pengurus BEM Fakultas Hukum Unhas Periode 2012-2013) Masyarakat Adat Pulau Miangas S istem sosial masyarakat Pulau Miangas adalah sistem masyarakat adat yang dipimpin oleh Ratumbanua atau biasa disebut dengan Mangkubumi satu sebagai kepala adat dan wakilnya disebut dengan Nangnuwanua atau Mangkubumi dua. Ratumbanua dan Nangruwanua dipilih dengan sistem terbuka bagi 12 marga. Pemilihan calon dengan ... Read More »

Empat Norma yang Mendukung Terciptanya Sistem Hukum Ideal

Logo-LPMH-Baru-1

Oleh : Nurfaika Ishak (Anggota Magang LPMH-UH Periode 2012-2013) Norma adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia untuk menggambarkan tentang segala sesuatu yang bersifat mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai mahluk sosial, manusia harus mengikuti dan mentaati norma-norma yang ada. Hilangnya kesadaran masyarakat dalam mengerti dan menerapkan norma akan berdampak pada hancurnya kehidupan sosial yang diidam-idamkan selama ini. ... Read More »

Budaya Indonesia dan Hak Kekayaan Intelektual

Oleh: Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. LATAR BELAKANG Hak kekayaan intelektual bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Belanda, telah dikenal Undang-undang yang berkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu Auteurs Wet stb. No. 600 Tahun 1912 (sekarang dikenal dengan Hak Cipta) dan Octrooi Wet stb. No. 313 Tahun 1910 (yang dikenal saat ini dengan Hak Paten). Walaupun ... Read More »

Asas Pemerintahan yang Baik di Indonesia

DSC_0694

Oleh: Andi Sunarto             Pada konsepsi welfare state, pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, berdasarkan konsep ini pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Berbeda dengan konsepsi nachwachtersstaat yang memberlakukan prinsip staatsonthouding, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari segi kehidupan sosial dan ekonomi ... Read More »

Bentuk Negara

lpmh

A.          Pengantar Dalam berbagai literatur, dapat ditemukan berbagai perbedaan pendapat antara sarjana satu dengan sarjana yang lainnya. Oleh karena itu perlu dijelaskan definisi bentuk negara dan macam-macam bentuk negara. Secara garis besar, bentuk negara dibagi menjadi bentuk negara. Bentuk negara, terkait dengan pilihan – pilihan antara: bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Selanjutnya akan dijelaskan defenisi dari bentuk negara. ... Read More »

Pendekatan Hukum

Oleh : Andi Sunarto M  enghadapi era globalisasi dunia, pakar hukum modern telah meninggalkan tiga pedekatan hukum klasik yang cenderung ekstrim sempit hanya menggunakan salah satu jenis pendekatan, apakah itu Normatif ( Positivistik ), Empiris ( Sosiologis, Antropologis, psikologis, dan seterusnya ), dan atau pendekatan nilai dan moral ( Filsufis ). Berikut ini penjelasan tentang pendekatan – pendekatan tersebut. 1.      ... Read More »