Rabu , Agustus 15 2018
Home / LEMA FH-UH / PEMIKIRAN / Opini (page 5)

Opini

Dapatkah Pemerintah Membubarkan Organisasi Kemasyarakatan?

FotosFX.com

  Romi Librayanto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) Untuk menjawab pertanyaan pada judul tulisan ini, maka ada baiknya jika ditelusuri dasar hukum keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Apabila Ormas melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang terdapat pada Pasal 21 dan Pasal 59 UU Ormas ... Read More »

Kisruh Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah

Sumber: Tribunnews.com

Marwan Mas (Guru Besar Ilmu Hukum, Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara  Universitas Bosowa, Makassar)        Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislasi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia memang didesain tidak kuat (soft bicameralism). DPD yang sebetulnya disebut penyambung lidah rakyat daerah dengan pemerintahan pusat, sepertinya hanya sekadar asesoris ketatanegaraan. Proses legislasi DPD tidak memiliki ... Read More »

Kronis Korupsi Melanda, Indonesia Butuh Solusi

Sumber: Kompasiana.com/google

Fitriani (Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Periode 2017-2018) “Corruption is like a ball of snow, once it’s set a rolling it must increase” Korupsi seperti bola salju, sekali berguling maka ia akan semakin membesar – Charles Caleb Colton (1780-1832). Korupsi bukanlah sebuah isu baru yang berkembang di tengah masyarakat, namun korupsi adalah permasalahan klasik yang hingga saat ini kerap diperbincangkan ... Read More »

Kekeluargaan Kema dan Politik

Sh-ougA9

  Kahar Mawasnyah (Presiden BEM FH-UH periode 2016-2017) Salamaki na to pada salama. Silessureng malebbiku Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH). Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan-Nya. Silessurengku, bersama tulisan ini saya hendak menyampaikan beberapa hal terkait beberapa paradigma yang terbangun dan tertuju kepada kami secara pribadi. Bersama tulisan pula saya menitipkan harapan kepada Kema FH-UH. Dengan sengaja ... Read More »

Jalan Panjang Pembubaran Ormas

Sumber: Merdeka

Muhammad Aldi Sido (Kabid Hukum dan HAM HMI Komisariat Hukum Unhas) Organisasi Kemasyarakatan atau yang biasa disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Pengertian ormas yang diejawantahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang ... Read More »

Pendidikan Kemanusiaan Refleksi Orientasi Pendidikan Modern di Hardiknas

Sumber: Wawa's Story WordPress.com

Hasbi Assidiq (Reporter LPMH-UH periode 2016-2017) Pendidikan apa ? Pendidikan sebagai  instrumen kemanusiaan harus mampu melakukan pembebasan terhadap manusia. Pembebasan ini dimaknai sebagai seorang manusia dikatakan bebas apabila dia tidak lagi menjadi budak bagi  manusia  yang lain dan tidak ada lagi manusia yang menghamba kepada manusia yang lain, inilah pembebasan ketika manusia bebas untuk mengembangkan setiap potensi yang mereka miliki ... Read More »

Ekolabour Transendental, Refleksi Hari Buruh Internasional

Aksi buruh di Makassar yang memperingati Hari Buruh Internasional dengan melakukan aksi di Fly Over Makassar, Senin (1/5). Rst

 Hasbi Assidiq (Reporter LPMH-UH periode 2016-2017) Buruh kenapa? Dari zaman feodalisme eropa sampai kapitalis sekarang ini, buruh menjadi instrumen penting dalam faktor produksi di masyarakat. Buruh menjadi intelektual penggerak mesin yang akan memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat, yang bukan hanya menyediakan barang akan tetapi menyediakan juga jasa yang dapat membantu individu dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Meski memiliki peran yang ... Read More »

Ambiguitas Motif DPR RI: Memprioritaskan Revisi UU KPK Dibandingkan Merevisi UU Tipikor dan Mengesahkan RUU Perampasan Aset

Sumber: SINDOnews

Musthakim Algozaly (Ketua Umum Garda Tipikor FH-UH periode 2016-2017) Manisfestasi motif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mereduksi pemberantasan korupsi sangat terdeteksi memasuki triwulan pertama kalender 2017. Gamblang dan mampu dicerna secara kasat mata bahwa DPR mendorong keinginannya tanpa memedulikan kebutuhan bangsa. Keinginan untuk lolos dari tindakan pemberantasan rasuah di masa lalu, sekarang, dan masa depan melalui persuasinya ... Read More »

Kartini, Sosok Perempuan yang Dirindukan Masa Kini

003

Nur Fuadyah Kahar (Redaktur Pelaksana LPMH-UH periode 2016-2017) Teringat perjuangan Kartini, membuat Indonesia rindu akan sosoknya saat ini. Rindu akan sosok perempuan tangguh dan berdedikasi tinggi bagi bangsa dan kaumnya. Terlahir sebagai seorang perempuan pada era sebelum kemerdekaan adalah bentuk diskriminasi nyata yang harus diterima karena tidak boleh merasakan dunia pendidikan. Pada era tersebut perempuan tak dipandang sebagai seorang manusia yang mempunyai hak ... Read More »

Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi

Sumber: Apa kabar dunia

Daniel Akhyari (Sekretaris Bidang Kaderisasi Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas periode 2016-2017) Sejak rezim orde baru yang memiliki entitas otoritarian hingga zaman yang penuh hiruk-pikuk berdemokrasi, nyatanya korupsi masih menduduki tahta permasalahan tertinggi di negeri ini. Saat era orde baru, tepatnya pada tahun 1971, keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) telah disetujui ... Read More »