Minggu , Oktober 21 2018
Home / LEMA FH-UH / PEMIKIRAN / Opini (page 5)

Opini

Melihat Kembali Demokrasi

Sumber : Google

Oleh :  Hasbi Assidiq (Wakil Koordinator Divisi Litbang dan Advokasi Media LPMH-UH Periode 2017-2018) Demokrasi merupakan “mantra” yang bisa digunakan oleh rezim pemerintahan untuk membuat pemerintahannya stabil, menjadikan legitimasi kedaulatan rakyat sebagai landasan geraknya dalam menjalankan pemerintahan, sehingga kita melihat kebijakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk yang legal, karna tidak bertentangan dengan keinginan rakyat, karna dipahami bahwa bentuk kedaulatan ... Read More »

Full Day School, Masih Perlukah Didempul?

sumber:Google

Oleh : Royan Juliazka (Pengurus LPMH-UH Periode 2017-2018) Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, maka pendidikan harus mampu mewadahi dan memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Ketika salah satunya diabaikan maka akan terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut dapat menghasilkan manusia yang tidak seutuhnya. Nah, dalam proses memperoleh pendidikan tersebut manusia dihadapkan dengan banyak persepsi yang beragam serta dengan metode yang beragam ... Read More »

Megah Proyek CPI Pulau Impian Penguasa

20170719211912

Muhammad Badai Anugrah (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)   Sungguh mulia cita-cita penguasa untuk membahagiakan rakyat Sulawesi Selatan (Sulsel). Dengan adanya reklamasi, nantinya kawasan Pantai Losari akan bertambah panjangnya dari 800 meter menjadi 5 kilometer. Dengan garis pantai sepanjang itu, maka kebutuhan pantai untuk masyarakat bisa terwujud. Mereka akan membangun beragam fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Seperti ... Read More »

Organisasi Masyarakat : Antara Kebebasan dan Ketertiban

etik

Muh. Zuhud Al Khaer Zahir (Mahasiswa Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)   “Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan” – Pramoedya Ananta Toer Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia merupakan zoon politicon, dimana secara fitrahnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia laindalam menjalankan kehidupannya. Hal tersebut diperkuat oleh fakta historis, dimana manusia purba sebagai cikal ... Read More »

Hak Angket dan Agenda Pemberantasan Korupsi

antarafoto-menolak-hak-angket-terhadap-kpk-030517-yud-2

Muhammad Reski Ismail (Mahasiswa Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) Beberapa hari terakhir ini pemberitaan di media nasional baik elektronik maupun cetak dipenuhi dengan kisruh antara dua lembaga yang menurut saya amat vital perannya bagi kehidupan bernegara kita. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legistlatif, penyambung lidah masyarakat, serta pemegang palu anggaran saling berhadap-hadapan dengan lembaga anti rasuah yakni Komisi ... Read More »

Tolak lupa kebebasan Palestina !!!

Sumber: google.com

Fadhilah Amalia (Pengurus LPMH-UH Periode 2017-2018)  Tepatnya tahun 1948, menjadi saksi penindasan bangsa Palestina. Mereka terusir dan ditindas dari tanah mereka sendiri. Tahun 1948 menjadi tahun kemenangan Israel yang berhasil mendirikan negara di atas tanah Palestina. Istilah “Nakbah” yang berarti bencana menjadi peristiwa terkejam dalam sejarah bangsa Palestina. Pada tahun 1948. Sejumlah bandit zionis Israel memaksa melakukan pengusiran terhadap 800 ... Read More »

Kemana Larinya HAM Bersembunyi ?

Sumber: Mikirbae

Muh. Ikram (Pengurus LPMH-UH Periode 2017-2018) Sejak dimulainya serangan Israel terhadap Gaza pada 26 Desember 2008, konflik yang terus-menerus berkecamuk masih berlangsung sampai sekarang. Israel melancarkan serangan ke Gaza baik serangan darat maupun udara, meskipun perjanjian perdamaian sudah dibuat tetapi Israel masih terus melancarkan serangan ke Gaza. Banyaknya korban warga sipil yang berjatuhan, tidak menurunkan niat Israel untuk berhenti melancarkan ... Read More »

Palestina dan Pembebasan Kemanusiaan

Sumber:Neriss World

Hasbi Assiddiq (Pengurus LPMH-UH Periode 2017-2018) Merefleksi kembali semangat awal dari kemerdekaan bangsa ini yang menjelaskan bahwa, “Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia, harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” sebagai bangsa yang merdeka yang berhak menentukan nasibnya sendiri   menjunjung tinggi hal tersebut sudah seharusnyalah kita bertanggung jawab untuk menjaga ... Read More »

Dapatkah Pemerintah Membubarkan Organisasi Kemasyarakatan?

FotosFX.com

  Romi Librayanto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) Untuk menjawab pertanyaan pada judul tulisan ini, maka ada baiknya jika ditelusuri dasar hukum keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Apabila Ormas melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang terdapat pada Pasal 21 dan Pasal 59 UU Ormas ... Read More »

Kisruh Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah

Sumber: Tribunnews.com

Marwan Mas (Guru Besar Ilmu Hukum, Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara  Universitas Bosowa, Makassar)        Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislasi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia memang didesain tidak kuat (soft bicameralism). DPD yang sebetulnya disebut penyambung lidah rakyat daerah dengan pemerintahan pusat, sepertinya hanya sekadar asesoris ketatanegaraan. Proses legislasi DPD tidak memiliki ... Read More »