 |
| Orasi SRMI di halaman gedung DPRD Makassar, Senin (13/1) |
Makassar, Eksepsi Online-Dewan Pimpinan Kota-Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPK-SRMI) menggelar unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kota Makassar, Senin (13/1). Mereka menuntut transparansi dan perbaikan pendataan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Mereka menilai sistem pendataan tidak baik sehingga BSM tidak tepat sasaran.
Selain itu, massa aksi juga menilai banyak rakyat miskin yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS), namun tidak terdaftar sebagai penerima BSM. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat ditengarai menjadi penyebabnya. “Masih banyak yang tidak tahu tentang BSM. Pihak sekolah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak siswa miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BSM,” ungkap Muhammad Harif.
Muhammad Harif menyatakan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, kuota BSM tidak terserap dengan baik, bahkan tidak tepat sasaran. Misalnya untuk tingkat SMA, kuotanya sebanyak 6001 orang, sedangkan pendaftar dari pemegang KPS hanya 715 orang. Kemudian untuk SMK, kuotanya sebanyak 4312 orang, sedangkan pendaftar dari pemegang KPS cuma 508 orang. Oleh karena itu, ia mengharapkan pendataan baik terhadap penerima lebihan kuota tersebut.
“BSM harus tepat sasaran. Yang diprioritaskan memang pemegang KPS. Ketika kuota dari pagu anggaran telah disiapkan melebihi pemegang KPS, maka bisa diusulkan untuk yang mendapatkan program kerluarga harapan, atau masyarakat miskin yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan BSM. Jadi ini butuh sosialisasi oleh dinas pendidikan, dinas sosial, pihak sekolah, hingga pemerintah kelurahan,” ungkap Harif, Sekertaris DPK-SRMI Kota Makassar.
Selain itu, massa aksi juga mempersoalkan pemotongan dana BSM yang diterima siswa. Anggaran BSM telah ditetapkan pemerintah per jenjang pendidikan untuk setiap siswa per tahun, yaitu SD Rp. 450.000, SLTP Rp. 750.000, dan untuk SMA Rp. 1.000.000. Kenyataannya, dalam pencairan BSM melalui Bank Sulselbar, terjadi pemotongan. Misanya untuk jenjang SD yang dipotong sebesar Rp. 25.000.
Menanggapi tuntutan tersebut, Angota DPRD Kota Makassar yang bersedia menerima aspirasi massa aksi, Abdul Rauf Rahman menyatakaan akan merekomendasikan ke Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan untuk segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rapat tersebut akan melibatkan pemerintah kota, Bapeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), dinas pendidikan, dinas sosial, Bank Sulsel, para kepala sekolah, dan DPK-SRMI Kota Makasar. “Saya akan rekomendasikan ke Komisi D untuk mengadakan RDP terkait persoalan ini,” ungkapnya (RTW)
