Makassar, Eksepsi Online–Enam belas tahun bergulir, kasus sengketa tanah Pandang Raya berujung pada eksekusi yang menyisakan puing-puing reruntuhan rumah warga. Kendati demikian, dugaan keterlibatan mafia peradilan dalam eksekusi yang dilaksanakan Jumat pagi (12/9) oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut membuat sebagian warga memilih bertahan pada tenda-tenda pengungsian.
“Pemerintah dan pengusaha berselingkuh dan mengkhianati rakyat,” ungkap Andi, salah seorang perwakilan warga Pandang Raya dalam Diskusi Pelataran bertajuk “Save Pandang Raya” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, Kamis (25/9). Dalam kesempatan tersebut hadir pula perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Moh Ali, yang menjelaskan posisi kasus serta mengungkapkan beberapa keganjilan selama proses peradilan kasus tersebut.
“Sertifikat yang dipegang oleh Goman Wisan selaku pemohon eksekusi tidak mencantumkan objek tanah yang jelas. Sertifikat Goman itu jalan Hertasning, hanya ditambahi tulisan tangan pakai pensil; ‘Pandang Raya’, ini kan aneh,” jelasnya.
Ali pun menambahkan bahwa guna memuluskan pelaksanaan eksekusi tersebut, sejumlah dana telah disiapkan. “Kami mendapat bocoran bahwa untuk eksekusi Pandang Raya kemarin, disiapkan 46 miliar, yang lari ke polisi, pengadilan, dan seterusnya,” ungkapnya.
Dalam diskusi yang merupakan wujud kepedulian mahasiswa terhadap warga Pandang Raya tersebut, dilakukan pula penggalangan dana untuk warga yang masih bertahan di pengungsian. Di akhir diskusi, Andi mengharapkan agar mahasiswa terus memberikan dukungan pada warga Pandang Raya dalam memperjuangkan hak-haknya. “Saya mengharapkan mahasiswa tidak berhenti memperjuangkan hak warga Pandang Raya. Sekalipun rumah kami telah rata dengan tanah, semangat kami masih berkobar,” tutupnya. (ISA)
