Makassar, Eksepsi Online-Demontrasi sebagai salah satu model gerakan mahasiswa menjadi sorotan berbagai kalangan karena sering kali berakhir ricuh dengan polisi ataupun warga. Hal itu dinilai akibat mahasiswa manganggap demonstrasi di jalan merupakan satu-satunya model gerakan yang efektif. Mahaiswa masih kurang kreatif menggunakan pola gerakan lain, misalnya melalui kampanye untuk membentuk kesadaran masyarakat terkait persoalan sosial. Selain itu, demontrasi mahasiswa juga masih terkesan sekadar monumental belaka, tanpa ada tujuan yang getol diperjuangkan.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW) Unhas Khaerul Ikhsan saat menjadi pembicara dalam acara Bazar Diskusi bertema Polisi Vs Mahasiswa: Pola Gerakan Mahasiswa dan Pendekatan Polisi Terhadap Mahasiswa. Kegiatan tersebut diadakan Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Unhas (LPMH-UH) di Café Perintis, Rabu (24/12). Khaerul menambahkan, perlu kembali merefleksikan gerakan mahasiswa untuk membuat model gerakan yang jelas dan efektif. “Kami lihat yang jadi tujuan akhir mahasiswa adalah sekadar aksi demonstrasinya. Belum sampai melangkah pada tujuan akhir apa yang ingin dicapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khaerul menilai bahwa gerakan mahasiswa saat ini tidak dilandasi pijakan idelogi yang jelas, juga tidak didahului kajian mendalam terkait isu yang akan disuarakan. Persoalan lain terkait ketidakpaduan gerakan mahasiswa dengan elemen gerakan sosial lainnya. Ia menegaskan pentingnya mahasiswa membangun kesatuan gerakan dengan masyarakat sehingga berdampak masif. Langkah itu menurutkan akan menimbulkan dukungan masyarakat terhadap gerakan mahasiswa, bukan malah antipati. “Kalau kita lihat di kota Makassar, gerakannya sangat sektarian dan terpisah-pisah, sehingga tidak diperhatikan pemerintah,” tambahnya
Sementara itu, Staf Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Makassar Abdul Azis Dumpa yang juga hadir sebagai pembicara, menilai kericuhan aksi demonstrasi seringkali dipicu tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran. Padahal menurut aturan, represivitas polisi tidak berdasar. Menurutnya, demostrasi untuk mengeluarkan pendapat dan mengkritik kinerja pemerintah merupakan hak konstitusional. Tugas polisi adalah memberikan keamanan dan meredam tindakan yang dapat memicu kericuhan, bukan malah melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran. “Tidak ada alasan yang membenarkan aksi kekerasan (polisi terhadap demonstran, Red), apalagi sampai berujung kematian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdul Azis juga menilai tindakan aparat sering kali melebihi batas-batas yang telah ditentukan protap kepolisian terkait Pedoman Pengendalian Massa. Terkait itu, Ia mengkritisi ketidakprofesionalan polisi dalam menindak pelaku kericuhan dalam aksi demonstrasi. Sejauh ini ia melihat proses hukum terhadap mahasiswa yang diduga penyebab kericuhan dilakukan secara tegas dan cepat. Di sisi lain, pelanggaran oknum polisi dalam pengamanan demonstrasi seringkali dibiarkan menguap begitu saja. “Polisi tugasnya mengamankan, namun seringkali tidak memposisikan diri secara netral,” ungkapnya.
Diskusi yang dihadiri sejumlah pengurus pers mahasiswa dan organ gerakan mahassiwa ini sengaja diadakan LPMH-UH untuk merefleksikan sejumlah aksi demontrasi mahasiswa tahun ini yang berujung ricuh. Tujuannya adalah untuk mencari pola gerakan mahasiswa yang efektif. “Acara ini diharapkan menjadi ajang untuk memperat tali silaturrahmi dan juga menjadi ajang merefleksikan pola pergerakan mahasiswa,” ujar Ketua Panitia Pelaksana Bazar Diskusi Indah Sari. (Asw)
