Makassar, Eksepsi Online-Sejumlah upaya pelemahan institusi KPK belakangan ini ditengarai merupakan agenda oknum yang kontra pemberantasan korupsi. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK duduga kuat merupakan langkah awal penghancuran KPK. Atas dasar itu, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Makassar dan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas lingkup Universitas Muslim Indonesia mengadakan aksi unjuk rasa di bawah jembatan fly over, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Kamis (5/2).
Pengunjuk rasa menilai bahwa ditimpakan kasus hukum kepada empat pimpinan KPK merupakan upaya kriminalisasi atas rencana KPK membongkar kasus besar yang kemungkinan menyeret tokoh penting, misalnya kasus Bank Century dan BLBI. Kisruh KPK dan Polri pun dinilai segaja dilakukan demi kepentingan oknum, terutama untuk mengganggu upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Selain itu, kriminalisasi juga dinilai sebagai upaya balas dendam belaka pasca KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Polri tahun 2003-2006.
Orator Aksi Irfan A Sangadji menilai bahwa kepentingan politik semakin memperunyam kisruh dua institusi penegak hukum itu. Untuk itu, ia meminta Presiden Jokowi segera mengambil langkah tegas menyelesaikan kisruh tersebut, sebagaimana janjinya memperkuat institusi penegak hukum dan memberantas korupsi. “Polri saat ini dikendalikan oleh kepentingan politik. Apa yang menimpa pimpinan KPK merupakan upaya kriminalisasi,” tuturnya.
Secara umum, pengunjuk rasa menuntut agar kisruh KPK dan Polri segera diakhiri agar proses pemberantasan korupsi kembali efektif. Untuk itu, pengunjuk rasa menyatakan sikapnya agar upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dihentikan, menolak Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan meminta Budi Waseso dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak Presiden Jokowi segera mengambil langkah untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri, juga menolak segala bentuk politisasi terhadap pemberantasan korupsi. (RTW)
