“Isi tuntutan mengenai peraturan P2MB ditegakkan karena tidak pro terhadap lembaga. Intervensi terhadap lembaga dihilangkan, dan Pembantu Rektor III harus segera mengumpulkan Pembantu Dekan III se-Unhas untuk membicaraakan isu-isu yang ada,” ungkap Laode Adiyaksa selaku jenderal lapangan.
Proses pelemahan dan intervensi ini tergambarkan pada pelarangan-pelarangan aktivitas di tingkat lembaga kemahasiswaan, seperti pelarangan pengaderan, ancaman skorsing, hingga Drop Out (D.O).
“Pengumpulan PD III harus segera diadakan untuk membahas eksistensi lembaga kemahasiswaan yang mulai memudar,” ujar Laode.
Aksi damai aliansi Unhas bersatu yang dilaksanakan di depan Rektorat tersebut diwarnai beberapa orasi politik dari perpembantuan lembaga kemahasiswaan yang ada di Unhas. Penekanan orasi politik dari setiap perpembantuan fakultas menekankan bahwa, mereka memprotes keras mengenai tidak ada keterlibatan lembaga kampus dalam pembinaan mahasiswa baru.
“Jangan ada pengekangan dalam berorganisasi,“ ungkap perpembantuan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) saat menyampaikan orasi politiknya. Senada dengan pernyataan FISIP Unhas, mahasiswa Fakultas Sastra juga mengecam pengekangan kegiatan kemahasiswan oleh Birokrasi kampus. “Jika pengaderan tidak dipegang lagi oleh pihak lembaga kemahasiswaan, maka tidak ada lagi mahasiswa idealis yang akan lahir, ” ungkap perpembantuan dari Fakultas Sastra.
Aksi yang dihadiri langsung oleh Abdul Rasyid, selaku Pembantu Rektor III Unhas yang mendengarkan dengan seksama orasi mahasiswa berjanji akan menindak lanjuti tuntutan massa aksi. “Saya akan segera melakukan pertemuan pada hari Kamis dengan Pembantu Dekan III se-Unhas, dan akan membahas terkait isu-isu yang telah diangkat oleh adik-adik mahasiswa,” ujar Abdul Rasyid.
Abdul Rasyid berharap para petinggi lembaga kemahasiswaan untuk bisa hadir mengikuti pertemuan tersebut, agar pada saat pengambilan keputusan jangan ada lagi pihak yang tidak setuju. (IBN).
