Makassar, Eksepsi online– Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kamis lalu (8/10), Aliansi Unhas Bersatu bersama beberapa pihak mengadakan aksi di depan Rektorat Unhas terkait 29 mahasiswa mantan penerima Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin (Bidik Misi) yang dimintak pihak kampus untuk mengembalikan uang Bidik Misi. Tindak lanjut dari aksi tersebut adalah diskusi antara pihak Rektorat dengan Aliansi Unhas bersatu pada Jumat, (9/10). Diskusi yang rencananya diadakan pada pukul 10.00 WITA molor hingga satu jam.
Diskusi berlangsung cukup alot. Abd.Rasyid Jalil selaku Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin (WR III Unhas) mempertanyakan ketidakhadiran 29 mahasiswa yang bersangkutan. “Saya tidak mau berdiskusi panjang lebar, lantas orang yang kita diskusikan itu tidak ada,” tegas pria yang akrab disapa Pak Cido tersebut.
Aliansi Unhas Bersatu juga menolak melanjutkan diskusi tersebut karena ketidakhadiran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas). “Untuk diskusi mengenai masalah ini, kita tunda ke waktu lain. Sebelum kita tinggalkan ruangan ini, ada data yang diberikan kepada kami, dalam hal ini, data verifikasi BPKP dan hasil dari Kejaksaan,” ujar salah satu mahasiswa dari Aliansi Unhas Bersatu.
Menanggapi hal tersebut WR III menuturkan bahwa Rektor tidak mutlak harus hadir, karena kehadirannya sudah mewakili Rektor. “Apapun yang saya putuskan hari ini adalah tanggung jawab saya dan tanggung jawab Rektor , tidak semua persoalan harus diselesaikan oleh Rektor,” tegasnya.
Mengenai ketidakhadiran BPKP, WR III tersebut menyatakan sudah mengusahakannya. “Saya tidak bisa paksakan orang untuk hadir karena Ia tidak punya ikatan dengan saya,” ungkapnya.
WR III juga berjanji untuk berada di garda terdepan jika terdapat intimidasi terkait masalah tersebut. Di lain pihak, Aliansi Unhas Bersatu masih menuntut transparansi data dari pihak Rektorat. (ISH)
