Makassar, Eksepsi Online – Hadirnya Ahmad Tojiwa Ram selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (BEM FH-UH) dalam Focus Group discussion (FGD) tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) pada 22 September menjadi polemik. Ram hadir atas undangan dari Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) wilayah Jabodetabek yang ditujukan kepada Ketua BEM FH-UH.
Kehadiran Ram tersebut dianggap tidak mengakomodir kepentingan Keluarga Mahasiswa FH-UH (Kema FH-UH) karena sebelumnya Kema FH-UH tidak menyetujui diberlakukannya PTNBH di Unhas. Aliansi Palu Keadilan juga menilai BEM FH-UH tidak paham mengenai kerja-kerja advokasi dan tidak mampu bergaul dengan BEM se-Unhas. “Akibatnya BEM FH-UH ‘di-persona nongrata-kan’ artinya BEM FH-UH dikucilkan dan dianaktirikan dari Aliansi Unhas Bersatu. Solusi yang kami tawarkan yaitu anggota BEM FH-UH mundur dari jabatannya jika memang tidak mampu mengakomodir segala kepentingan Kema FH-UH,” ucap Humas Aliansi Palu Keadilan.
Secara struktural tidak ada garis komando antara BEM FH-UH dengan BEM se-Unhas tetapi hanya garis koordinasi.“Secara struktural tidak ada garis komando tetapi hanya garis koordinasi dan yang perlu dipahami untuk membawa keluar suara yang mengatasnamakan Unhas secara moralitas bahwa BEM se-Unhas mempunyai aliansi dan segala keputusan harus berdasarkan kesepakatan Aliansi Unhas Bersatu,” tutur Humas Aliansi Palu Keadilan.
Ram menganggap setiap kebijakan yang diambil oleh BEM FH-UH tidak mempunyai garis koordinasi antara Aliansi Unhas Bersatu. Ia juga mengungkapkan bahwa pertemuan dengan IKA alumni merupakan undangan yang mengatasnamakan BEM FH-UH pada tanggal 22 September 2015 bukan BEM Unhas.“Setiap kebijakan yang diambil oleh BEM FH-UH tidak mempunyai garis koordinasi antara Aliansi Unhas Bersatu, jangan sampai Aliansi tersebut dianggap garis komando dalam penentuan kebijakan,” tuturnya.
BEM FH-UH dianggap berjalan sendiri dengan mengenyampingkan Aliansi Unhas Bersatu. Humas Aliansi Palu Keadilan membantah melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan Aliansi Unhas Bersatu untuk dikeluarkannya nota kekecewaan yang ditandatangani oleh BEM se-Unhas.
“Sebelumnya kami tidak pernah melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan Aliansi Unhas Bersatu. Dengan adanya pembuktian nota kekecewaan yang ditandatangani oleh BEM se-Unhas tidak berarti bahwa Aliansi Unhas Bersatu ingin dimasukkan dalam permasalahan internal fakultas hukum,tetapi nota kekecewaan tersebut hanya bersifat pembuktian saja,” tuturnya.
Aliansi Palu Keadilan juga menyayangkan inkonsistensi Ram.“Terkait keberangkatan presiden BEM FH-UH, yang menodai ucapannya sendiri bahwa harus tertib administrasi. Bagaimana mungkin presiden BEM FH-UH hanya diundang via telepon dan undangannya menyusul, terdapat inkonsistensi terhadap ucapannya sendiri,” ucap Humas Aliansi Palu Keadilan yang berhasil kami wawancarai.
Ketika kami mengkonfirmasi lebih lanjut, tanggal dan tempat pelaksanaan pertemuan PTNBH yang dimaksud oleh aliansi yang dihadiri oleh Ram, Humas Aliansi Palu Keadilan enggan menyebutkannya.
Terkait klarifikasi yang telah dilakukan BEM FH-UH pada Musyawarah Aspirasi (Musapir), aliansi tersebut beranggapan bahwa klarifikasi tersebut terkesan sangat spekulatif dan belum mengakomodir segala tuntutan yang diberikan. “Terlalu banyak hal yang membuat kami kecewa selaku Kema FH-UH yang tidak diikutsertakan dalam segala kebijakan yang diambil oleh BEM FH-UH,” tutur Humas Palu Keadilan.
Aliansi Palu Keadilan mendesak Dewan Perwakilan Mahasiswa FH-UH (DPM FH-UH) untuk melaksanakan Kongres Istimewa sebagai tindaklanjut dari tuntutan mereka. “Akan ada gerakan yang lebih besar apabila DPM FH-UH tak kunjung bangun dari tidurnya dan tidak mengindahkan tuntutan yang kami layangkan,” tegasnya. (Ast)
