Makassar, Eksepsi Online – Menindaklanjuti tuntutan Aliansi Palu Keadilan, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (DPM FH-UH) tidak tinggal diam. Bertempat di Sekretariat DPM FH-UH, mereka mengadakan dialog dengan pihak aliansi pada Rabu, (18/11).
“Menanggapi tuntutan Aliansi Palu Keadilan, DPM FH-UH tidak diam dan sudah berusaha sekooperatif mungkin dalam menanggapi masalah tersebut,” tutur Muhammad Nur Fajrin, selaku ketua DPM FH-UH.
Terkait tuntutan pihak aliansi yang menginginkan kongres istimewa, DPM telah mengadakan rapat. “Kami dari pihak DPM telah mengadakan rapat untuk membicarakan hal tersebut, bagaimana kemungkinannya berdasarkan konstitusi yang mengaturnya, yang menjadi syarat dilaksanakannya kongres istimewa, yakni diusulkan oleh ¾ kema FH-UH,” ujar Fajrin.
Lebih lanjut, Fajrin mengatakan bahwa ia sendiri belum bisa menerima tuntutan tersebut. “Pihak aliansi masih merasa berat terhadap syarat yang ada di konstitusi, dan pihak aliansi juga menawarkan solusi kepada DPM FH-UH bahwa dalam keadaan tertentu konstitusi itu dapat dikesampingkan. Dalam hal ini DPM akan segera mengadakan rapat internal dan melaksanakan sidang untuk mengambil keputusan resmi,” tuturnya.
Pihak aliansi menganggap bahwa konstitusi Kema dapat dikecualikan. “Konsitusi ini sudah bertentangan dengan keadaan sekarang dan kita dapat mengecualikan konstitusi,” tutur Humas Palu Keadilan. (Hmp)
