Makassar, Eksepsi Online- Delapan kementerian yang direncanakan ada pada kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (BEM FH-UH) ternyata belum semuanya terisi oleh nama menteri yang akan mendudukinya. Hal tersebut, terjadi karena masih berlangsungnya proses rekonsiliasi. “Proses rekonsiliasi politik yang masih berlangsung, serta adanya beberapa nama calon menteri yang saya anggap kompeten tetapi masih mengemban tanggung jawab pada lembaga lain. Saya hanya mencari siapa yang mau dan berkompeten untuk menjadi menteri di pengurusan saya,” ujar Kahar Mawansyah selaku Presiden BEM FH-UH 2016-2017.
Perampungan nama-nama menteri ini direncanakan akan selesai pada minggu ini, dan menteri –menteri tersebut akan segera dilantik pada minggu depannya. Meskipun susunan kementerian belum rampung namun kerja-kerja BEM FH-UH sudah berjalan. “Bahkan saya sudah bilang kepada teman-teman di kepengurusan saya, bahwa kita kerja saja walaupun belum ada SK (Surat Keputusan) karena tantangan di depan jauh lebih berat. Harapan saya bagi teman –teman yang tidak bergabung dalam kepengurusan agar dapat membantu kami untuk mewujudkan ini karena lembaga ini bukan milik kami yang ada di lembaga itu tetapi ini milik Kema FH-UH,” tuturnya saat diwawancarai Rabu (13/4).
Lebih lanjut, Kahar menuturkan, “Kami juga akan terus membangun hubungan agar teman-teman yang tidak bergabung tetap mempunyai peran dalam lembaga ini.” (Mag:Mel)
