Dialog tersebut digelar atas tuntutan Mahasiswa Unhas yang merisaukan kondisi kekinian Unhas pasca ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Dialog dibuka dengan pembacaan tuntutan Aliansi Unhas bersatu yang mendesak agar Unhas mundur dari Status PTN-BH. Dalam pembacaan tuntutan oleh perwakilan Aliansi, juga disebut beberapa faktor mengapa unhas harus mundur dari Status PTN-BH, antara lain tingginya biaya sewa yang dikenakan kepada penjual di kantin Unhas, biaya kuliah Mahal, pembatasan kreativitas Mahasiswa lewat larangan kegiatan Malam dan manajemen akademik yang tidak profesional.
Segera setelah pembacaan tuntutan selesai, Rektor Unhas, Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu menanggapi beberapa persoalan yang disebutkan. Dwia mengatakan bahwa status Unhas sebagai PTN-BH merupakan mandat dari Kementerian. Disamping itu, ia juga menjelaskan perihal kesiapan Unhas dengan status kampus berbadan Hukum tersebut.
“Perlu saya gariskan di sini, bahwa jika kita menolak PTN-BH, berarti kita menolak Kementrian. Kondisi sekarang, kalau sedang berproses dan kalian ingin mengajukan penolakan, silahkan ibu tidak bisa melarang. Sekarang yang penting adalah hal yang bisa saya kendalikan dalam kampus ini, dengan otonomi maka proses pengambilan keputusan yang lebih tepat adalah antara Universitas dan Kementerian,” jelasnya dalam diskusi tersebut.
Beberapa hal lain juga sempat dibahas dalam Dialog tersebut, antara lain soal larangan kegiatan malam. Dwia membantah persoalan jam malam adalah inisiasi untuk memangkas biaya listrik, melainkan merupakan implementasi dari aturan tentang tata tertib kehidupan Kampus.
Salah satu peserta dialog mempertanyakan pola pengelolaan kerjasama dengan pihak luar sebagai efek kemandirian kampus. Menurutnya, Unhas akan jadi lahan bagi perusahaan-perusahaan asing. “ Unhas ditakutkan jadi seperti pasar nanti, karena banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk. kampusakan jadi lahan bagi sponsor-sponsor dari perusahaan asing”, ujarnya.
Meski demikian, Dwia mengapresiasi diadakannya forum tersebut, ia menyarankan agar dialog serupa dapat diinisiasi kembali. Di akhir dialog, ia juga mengajak peserta diskusi untuk mengutus perwakilan Mahasiswa untuk duduk sebagai salah satu perwakilan Majelis wali Amanat (MWA) untuk fungsi kontrol terhadap kebijakan kampus.
Menanggapi tawaran yang diajukan Rektor Unhas, salah satu perwakilan Aliansi Unhas bersatu, Ryan secara pribadi dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia juga mengatakan bahwa untuk lanjutan dialog tersebut akan diadakan evaluasi dan perencanaan lanjutan.
“Sebagai salah satu upaya kita. Nanti malam akan dilaksanakan evaluasi, dan akan ditentukan apa aksi lanjutannya. Dan mengenai MWA, dari saya sendiri tidak sepakat. Karena jika di MWA,itu artinya PTN-BH, jika kita masuk disitu, artinya kita setuju dengan PTN BH, sedangkan pada dasarnya, kami menolak landasan PTN-BH,” tuturnya. (Mag: Dya/Ina)
