(Rapat Triwulan Badan Eksekutif Mahasiswa - Aula Manggau FH-UH)
Makassar, Eksepsi Online- Kamis (25/8), rapat evaluasi triwulan pertama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasunuddin (BEM FH-UH) tahun 2016 diselenggarakan di Aula Manggau FH-UH, pukul 14.00 WITA. Dari hasil rapat evaluasi tersebut, diketahui bahwa program kerja (Proker) yang telah dilaksanakan oleh BEM, baru mencapai angka 30%. “Program kerja yang telah kami laksanakan baru sekitar 30%. Masih ada 70% yang belum terlaksana,” jelas Kahar Mawansyah, Presiden BEM FH-UH. Meski demikian, menurut Kahar, proker BEM telah dilaksanakan sesuai jadwal, “Pelaksanaan proker sudah seperti itu, sesuai waktu. Tapi untuk persiapannnya sudah dilaksanakan terlebih dahulu, seperti proposal, dan sebagainya.”
Evaluasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH-UH ini bertujuan mengevaluasi kinerja BEM FH-UH selama tiga bulan terakhir, sesuai dengan amanat Konstitusi Keluarga Mahasiswa (Kema) FH-UH. Pada evaluasi yang juga dihadiri oleh perwakilan dari tiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FH-UH selaku tim peninjau tersebut, setiap kementerian BEM, memaparkan program-program kerja yang telah terlaksana maupun yang belum dilaksanakan, serta menyampaikan kendala yang dihadapi.
Kendala yang dimaksud, seperti kurangnya anggota dari kementerian BEM yang proaktif dalam menjalankan proker, “Ada kementerian yang sama sekali belum menajalankan prokernya, sehingga menuai pertanyaan pada saat rapat. Apa yang mereka telah kerjakan setelah dilantik beberapa bulan lalu,” ungkap Didi Muslim Sekutu, Wakil Ketua DPM. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara pihak BEM dengan UKM terkait masalah administrasi. Begitu pun koordinasi antara BEM terhadap DPM, semisal masalah jam malam. Menurut DPM, pihaknya telah mengkoordinasikan mengenai masalah tersebut sejak telah dilantik, namun belum ada tanggapan oleh pihak BEM.
Menyoal mengenai kementerian yang tidak proaktif, Presiden BEM menuturkan, “Personil yang bermasalah. Ada kendala di situ, ada yang punya jabatan di luar, jadi harus mengundurkan diri. Banyak juga pengurus yang KKN (Kuliah Kerja Nyata- red).” Kedepan, menurutnya segera akan dilaksanakan reshuffle pengurus BEM.
Kinerja BEM pada triwulan pertama ini mendapat kritikan dan saran dari DPM. DPM meminta agar BEM lebih proaktif dalam mengawal isu-isu yang ada, serta melaksanakan segera proker yang belum terlaksana. “Terkait segala kendala yang dihadapi oleh BEM, sebaiknya dicari jalan keluar, karena semua masalah pasti ada solusi, sehingga solusi inilah yang perlu dicari dan ditemukan oleh BEM,” tegas Didi.
Untuk selanjutnya, DPM kembali akan melaksanakan rapat triwulan sejenis, dengan harapan agar BEM lebih menghargai rapat. “Semoga rapat berikutnya, lebih dihargai. Karena rapat tadi, masih ada kementerian yang tidak memakai atribut BEM,” ujar Didi. (Kru Eksepsi)
