Makassar, Eksepsi Online – Sikap satuan pengamanan (satpam) Universitas Hasanuddin yang menghalangi Aliansi Unhas Bersatu menyampaikan aspirasi hingga Gedung Rektorat dinilai oleh pihak aliansi membatasi kebebasan menyampaikan aspirasi di depan umum. Koordinator Lapangan Mohammad Rizki Dharma menyatakan bahwa kita berada di negara demokrasi yang bebas menyampaikan pendapat di muka umum. Namun pada aksi Senin (16/1) dibatasi oleh pihak birokrasi Unhas dengan alasan Unhas lagi kedatangan tamu, tolong hargai tamu, tidak begini caranya menyambut tamu.
Senada dengan itu Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas Yunita mengungkapkan tindakan tersebut menghalangi pihaknya untuk menyampaikan aspirasi. “Menyampaikan aspirasi di muka umum tidak dilarang bahkan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa aksi tersebut bukan menolak kedatangan Menristek Dikti, melainkan aksi tersebut hanya untuk menyampaikan aspirasi kepada Rektor dan Menristek Dikti.
Sementara itu, Presiden BEM Fakultas Hukum Kahar Mawansyah mengangap Unhas anti kritik dan tertutup. Niat kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kepada Rektor dan Menteri. “Kami hanya ingin menyampaikan jangan pernah menaikkan ukt, kami menolak komersialisai kampus, kami ingin meyampaikan kepada menteri bahwa Permen (red, Permenristek Dikti No. 39 Tahun 2016 tentang BKT dan UKT di PTN) direvisi, kami ingin menyampaikan keadaanya Unhas,” ujarnya.
Disisi lain, Pelaksana Tugas Keamanan Unhas Aliming saat ditemui di Kantor Satpam Unhas menjelaskan penghadangan dilakukan karena ada perintah dari pimpinan universitas agar mahasiswa tidak sampai ke Rektorat. “Diperintahnya seperti itu, tahan itu mahasiswa sampai di situ, supaya tidak mengganggu acara kedatangan Menteri,” jelasnya. Ia pun tidak ingin melihat mahasiswa mempermalukan Unhas dengan aksi yang dilakukan.
Terkait hal tersebut Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Abdul Rasyid angkat bicara. Pria yang akrab di sapa Cido ini mengungkapkan bahwa penghadangan tersebut karena Unhas lagi kedatangan tamu. “Kita lagi kedatangan tamu tidak begini caranya menyambut tamu,” ungkapnya. Cido pun menerangkan bahwa tidak ada instruksi kepada satpam mengenai penghadangan kepada mahasiswa, karena menurutnya hal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. “Satpam kan untuk mengamankan kampus ini, itu sudah menjadi tugas dan fungsinya,” terangnya saat ditemui di ruangannya Jumat (20/1).
Ia pun tidak pernah membatasi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat maupun aspirasi. Ia mengatakan sebelum sebelumnya selalu menerima dan membuka pembicaraan jika ada aksi yang dilakukan mahasiswa, seperti aksi yang dilakukan mahasiswa fakultas hukum dan terakhir aksi terkait kuliah kerja nyata (KKN) bahkan dibicarakan dengan rektor di lantai delapan.
Tidak Ada Komunikasi Antara WR III dan Aliansi Unhas Bersatu
Selain alasan lagi kedatangan tamu, menurut Cido aksi yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu tidak ada koordinasi dengannya. Padahal menurutnya, hp dan ruanganya selalu terbuka untuk mahasiswa. Ia mengatakan jika ada koordinasi sebelumnya, ia dapat memfasilitasi mahasiswa untuk bertemu Rektor dan Menristek Dikti.
Ia pun berpesan agar ke depan ada komunikasi yang terbangun antara mahasiswa dengan dirinya. “Saya juga tidak pernah tertutup, mari kita bangun komunikasi sehingga akan lebih bagus hasilnya,” terangnya.
Terkait tidak adanya komunikasi dengan WR III sebelum melakukan aksi hal tersebut dibenarkan oleh Yunita. Pihaknya memiliki alasan tersendiri sehingga tidak melakukan hal tersebut. “Kita tidak melakuan komunikasi karena pihak birokrasi sendiri melakukan launching Unhas sebagai PTNBH tanpa mengundang petinggi lembaga kemahasiswaan (red, BEM atau Senat),” tuturnya. Meski begitu pihaknya telah melakukan pemberitahuan bahwa akan ada aksi melalui media sosial.
Hal yang sama disampaikan Wakil Presiden BEM Pertanian Nur Isra. Isra mengatakan memang tidak ada komunikasi sebelum aksi dengan WR III. Menurut Isra, WR III sebagai wakil rektor yang mengurusi kegiatan kemahasiswaan, sulit dihubungi. “Ruangannya memang terbuka tapi beliau itu tidak ada di ruangannya. Sering dihubungi untuk mempertanyakan bagaimana follow up dari aksi yang telah dilakukan namun jarang sekali diangkat ataupun diterima telepon kita,” terangnya.
Meski begitu, Isra menekankan komunikasi penting dengan WR III selaku penanggungjawab di bidang kemahasiswaan supaya ada reaksi terkait aksi yang dilakukan. “Mestinya itu harus sejalan agar apa yang lembaga kemahasiswaan mau dan birokrasi mau itu bisa dinegosiasikan” jelasnya. Ia pun berharap ke depannya ada koordinasi yang baik antara pihak birokrasi dengan pengurus lembaga kemahasiswaan. (Kas)
