web analytics
header

Peringati Hardiknas, Mahasiswa Makassar Tuntut Pendidikan Gratis dan Demokratisasi Kampus

Aksi yang dilakukan Koalisi Masyarakat Bergerak untuk Pendidikan di Kantor DPRD Provinsi Sulsel saat peringatan Hardiknas, Selasa (2/5).

Aksi yang dilakukan Koalisi Masyarakat Bergerak untuk Pendidikan di Kantor DPRD Provinsi Sulses saat peringatan Hardiknas, Selasa (2/5).
Aksi yang dilakukan Koalisi Masyarakat Bergerak untuk Pendidikan di Kantor DPRD Provinsi Sulsel saat peringatan Hardiknas, Selasa (2/5).

Makassar, Eksepsi Online – Ratusan mahasiswa Makassar dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Hari Pendidikan Nasional, Selasa (2/5). Aliansi yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Bergerak untuk Pendidikan (Kamerad) menuntut pendidikan gratis dan demokratisasi kampus.

Salah satu peserta aksi, Muhammad Amri Murad menilai pendidikan semakin hari semakin mahal, khususnya di perguruan tinggi. Dapat dilihat dengan berubahnya pola pembayaran dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) ke uang kuliah tunggal (UKT) yang menyebabkan lonjakan biaya pendidikan sangat tinggi. “Pendidikan  di perguruan tinggi utamanya semakin hari semakin mahal akibat menjadikan perguruan tinggi sebagai ladang komersil atau pendapatan secara profit,” ungkapnya.

Terkait demokratisasi kampus, mahasiswa Unhas ini menjelaskan beberapa kebijakan kampus saat ini dinilai membatasi ruang mahasiswa. Dapat dilihat dari berbagai kampus yang menerapkan jam malam dan melakukan intimidasi terhadap lembaga kemahasiswaan. Hal ini pun menurutnya melemahkan gerakan-gerakan mahasiswa.  

Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ady Anugerah Pratama yakin bahwa pendidikan gratis bisa dilakukan sepanjang kita bisa bergerak sama-sama. “Entah kapan, pailing tidak kita sebagai mahasiswa bisa sosialisasikan itu,” ujar pria yang disapa Cappa ini.

Cappa pun menyoroti persolan demokratisasi di kampus. Menurutnya, kampus saat ini mudah melakukan skorsing dan drop out kepada mahasiswa. Selain itu, ketika mahasiswa diskusi mengenai isu sensitif  bisa dibubarkan. Di ruang kelas, katanya juga tidak ada proses belajar yang demokratis. Larangan jam malam pun ia nilai sebagai bagian dari  kampus maupun pemerintah secara perlahan menutup ruang demokrasi kampus.

Jenderal Lapangan (Jenlap), Mudabbir mengharapkan wacana pendidikan gratis dan demokratisasi kampus mulai menjadi isu yang diperbincangkan di publik. “Ini kan kita mulai bumingkan wacana pendidikan gratis dan demokratisasi kampus. Nah kita ke depannya akan mulai membuat konsepnya, seperti apa gerakannya dan kita mau tempuh berbagai jalur,” ungkap mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) ini. (Kru Eksepsi)

Related posts:

Kongres KEMA Kembali Digelar DPM FH-UH

Makassar, Eksepsi Online (24/12) – Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (DPM FH-UH) kembali menggelar Kongres Keluarga Mahasiswa (KEMA)