Makassar, Eksepsi Online – Solidaritas Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan (Sulsel) Untuk Demokrasi menyatakan sikap terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera turun tangan memastikan pemerintahannya menjalankan mandat konstitusi untuk memenuhi hak asasi warga dan konsisten menjalankan agenda nawacita terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu pada Selasa (19/9). Hal tersebut disampaikan pada konferensi pers yang berlangsung di Kantor Lembaga bantuan Hukum (LBH) Makassar terkait aksi penyerangan dan pengrusakan Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Jakarta.
Selain meminta kepada Presiden Jokowi, Solidaritas Masyarakat Sipil Sulsel yang terdiri dari 51 organ ini juga mendesak Kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi internal guna memastikan jajarannya untuk selalu bersikap menghormati dan melindungi warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya. Menginstruksikan kepada jajarannya untuk senantiasa bersikap tegas kepada pihak-pihak yang bersikap intoleran dan mengusut tuntas para pihak yang menjadi dalang dan penyebar hoaks yang memicu terjadinya tindakan intoleran dan aksi kekerasan di gedung YLBHI-LBH Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Aliansi tersebut juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu dan kabar bohong yang dapat memicu terjadinya kerusuhan.
Terakhir, Solidaritas Masyarakat Sipil Sulsel menyatakan diri akan tetap mendukung dan akan tetap menjadi bagian dari segala aktivitas organisasi YLBHI-LBH guna mendorong penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan negara demokrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Htm/Rst)
