Gerakan #ReformasiDikorupsi adalah gerakan perlawanan rakyat terhadap seluruh kebijakan yang diciptakan oleh Rezim anti Demokrasi yang dianggap akan mencabut hak-hak demokrasi warga negara Indonesia.
Sejatinya, baik rancangan maupun revisi undang-undang yang dilahirkan merupakan satu cerminan bahwasanya pemerintah hari ini adalah pemerintahan yang anti rakyat. Mulai dari revisi UUKPK, revisi UU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, kenaikan iuran BPJS dan masih banyak lagi kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dan berpihak kepada kepentingan oligarki nasional maupun investor asing.
Situasi diperparah dengan praktek negara dalam membungkam kebebasan ekspresi rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Adanya tindakan represif terhadap masyarakat sipil pada rangkaian aksi protes pada tanggal 24 hingga 30 september lalu, menjadi bukti bahwasanya negara hari ini sangat anti Demokrasi. Termasuk juga kekerasan yang dilakukan terhadap aktivis dan masyarakat Papua, aktivis lingkungan, jurnalis dan aktivis pro demokrasi yang selalu menjadi korban, baik dalam hal intimidatif, penculikan, dan sampai pembunuhan.
Menyikapi polemik yang tak kunjung menemui titik terang terus terjadi di negera ini. Aliansi Rakyat Melawan Oligarki (RMO) bersama Aliansi masyarakat melawan oligarki, Gerak Buruh Makassar, Aliansi Selamatkan Pesisir, Federasi Mahasiswa UNHAS, BEM UNM, Aliansi Mahasiswa UMI, Aliansi Perti Fajar, Aliansi Mahasiswa UPRI, Aliansi Mahasiswa Polimedia, Aliansi Pelajar Makassar, Aliansi Mahasiswa Uin (Almaun) menyeru kepada seluruh rakyat, khususnya Makassar agar turut serta dalam gerakan yang akan dilangsungkan pada Senin, 28 Oktober 2019.
“Kita sebagai rakyat yang menjadi korban dari kebijakan harus sadar, makanya sangat penting membangun persatuan rakyat, jadi partisipasi rakyat dalam gerakan menjadi kunci keberhasilan dari gerakan, makanya kami mengajak kepada rakyat untuk bersimpati dan terlibat dalam gerakan ini,” Hubungan masyarakat aksi, Arin.
Lebih jauh, Arin juga menegaskan mengenai tujuan dari aksi ini sebagai sikap protes atas kinerja pemerintah yang tak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat kecil. “Kami akan terus ada dan berlipat ganda untuk terus menyerukan kesejahteraan bagi rakyat, ini juga sebagai sikap penolakan tegas kita terhadap segala kebijakan yang merugikan masyarakat kecil” tegasnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Jendral lapangan aksi RMO, Aqsha, ia mengatakan bahwa gerakan protes di Makassar murni atas kepentingan rakyat dengan menolak segala kebijkan yang tidak pro terhadap rakyat kecil. “kami akan terus melakukan aksi protes hingga apa yang menjadi tuntutan atas keresahan rakyat dapat terselesaikan,” Aqsha.
lebih jauh, perihal aksi yang akan dilangsungkan pada Senin,28 Oktober 2019, Aqsha menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama turun kejalan. “gerakan ini tidaklah akan pernah mati, senantiasa hidup sebagai wujud sikap mosi tidak percaya kami atas kinerja pemerintahan yang abai terhadap kesejahteraan rakyat kecil,” tutupnya. (Fni/red)
