Makassar, Eksepsi Online – (21/1) El-Hummasa sebagai Lembaga Kajian dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa, melaksana kegiatan webinar nasional yang dilaksanakan kamis (20/1) pukul 10.00 WITA. Kegiatan webinar tersebut dilaksanaka melalui aplikasi zoom meeting yang dikarenakan pandemi COVID19. Kegiatan webinar tersebut dilaksanakan dengan jumlah peserta kurang lebih 150 orang, dan mengundang beberapa narasumber, mulai dari Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Komisi V DPR RI, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kegiatan tersebut dipandu langsung oleh A. Dewi Marsita Idris Tana selaku anggota El-Hummasa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan Webinar tersebut oleh Rahmat Anugerah selaku Ketua Umum El-Hummasa.
Setelah kegiatan tersebut dibuka, dilanjutkan dengan dengan penyampaian dari narasumber pertama yaitu Firdaus Dewilmar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sel-Sel yang mengungkapkan bahwa pihak kejaksaan berperan penting dalam pengawasan prioritas alokasi dana desa agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.
“Sesuai arahan pemerintah pusat, pengawasan alokasi dana desa menjadi titik fokus kejaksaan saat ini. Pemanfaatan dana desa diutamakan untuk program padat karya dan menggerakkan sektor produktif di tingkat desa. Selain itu, dalam masa pandemi Covid-19 ini dana desa juga diarahkan untuk pemulihan perekonomian nasional.” ujarnya.
Sementara itu, dilanjutkan oleh narasumber kedua Andi Iwan Darmawan Aras selaku pimpinan Anggota Komisi V DPR RI menjelaskan bahwa Komisi V DPR-RI sebagai mitra kerja Kemendes PDTT tengah mengupayakan pengembangan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi agar sejalan dengan rencana pembangunan nasional.
“DPR-RI selalu berupaya mendorong pengembangan desa melalui tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, pembangunan desa yang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa” jelasnya.
Narasumber berikutnya, Andi Aslam Patonangi selaku perwakilan dari Pemerintah Privinsi Sul-Sel menggambarkan rencana pembangunan dan program prioritas desa dalam lingkup Sulawesi Selatan pada tahun 2021.
“Fokus utama pembangunan desa pada tahun 2021 ini antara lain pengembangan status desa menuju desa maju dan desa mandiri, mendorong digitalisasi desa di berbagai bidang, dan pemulihan ekonomi desa melalui alokasi dana desa secara terukur dan terencana” katanya.
Setelah penyampaian materi oleh narasumber terakhir, rangkaian acara berikutnya dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta sesi foto bersama dan juga sebagai penutup kegiatan tersebut. (aps)
