Makassar, Eksepsi Online – (10/2) Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI) Zulkifli berapi-api menjelaskan alasan dia membubarkan demonstrasi damai dan diskusi yang diadakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Zulkifli menegaskan anggota organisasi masyarakat yang dia pimpin membela negara mati-matian sehingga anti-terhadap gerakan Papua Merdeka.
“Tidak boleh ada atribut yang mengarah pada makar,” kata Zulkifli sembari menggebrak meja saat ditemui di salah satu kantin Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sulawesi Selatan, pada 16 September 2023.
Anggota Brigade Muslim Indonesia aktif membubarkan unjuk rasa mahasiswa Papua sejak Tahun 2021. Mereka mendatangi diskusi, terlibat adu mulut, dan mengusir mahasiswa Papua yang berdemonstrasi.
Zulkifli menyebutkan, BMI membubarkan aksi unjuk rasa karena isu tentang kemerdekaan Papua menjadi pembahasan utama di kalangan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di Makassar.
“Saya bilang sama teman-teman mahasiswa asal Papua kalau kalian mau diskusi silahkan, tetapi kalau kalian sudah mau turun ke jalan, membawa atribut Organisasi Papua Merdeka, dan mendukung Papua merdeka itu salah. Tentu kami siap berhadapan,” kata dia.
Pria yang dikenal dengan nama Zoel itu bahkan menuduh salah satu diskusi yang diadakan AMP membahas struktur Angkatan bersenjata Papua. Zoel menyatakan memiliki data tentang tuduhan organisasinya. Salah satu diskusi AMP yang BMI bubarkan membahas gerakan kemerdekaan Papua bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan).
Di akhir wawancara, Zoel menunjukkan satu video yang menampilkan rekaman dirinya sedang membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Makassar.
Dalam video berdurasi 14 detik itu Zoel yang menggunakan payung hitam tiba-tiba mendatangi peserta unjuk rasa, merebut pengeras suara orator demonstrasi, dan mendorong orator hingga terjengkang ke arah kerumunan.
Zoel menyertakan narasi “Tidak ada toleransi bagi para pendukung gerakan teroris Papua merdeka di Makassar”.
Kebebasan yang Diberangus
Pembubaran demonstrasi membuat mereka tidak bebas menggelar diskusi. Sore hari di pertengahan Agustus, anggota AMP mengadakan diskusi Di bawah pohon rindang, DPR akronimnya, salah satu lokasi diskusi di Universitas Hasanuddin (Unhas). Untuk mencegah pembubaran yang berulang, pamflet diskusi disebarkan hanya kepada orang-orang yang dikenal.
“Kami terpaksa diskusi sembunyi-sembunyi,” kata Lince, mahasiswa asal Papua yang saat ini berkuliah di Makassar.
Lince dikenal aktif menyuarakan berbagai isu menyangkut ketidakadilan terhadap warga Papua melalui AMP. Lince menceritakan stereotip yang menimpanya saat menempuh pendidikan di sebuah kampus negeri di Malang, Jawa Timur pada kisaran tahun 2016-2017.
Saat penerimaan mahasiswa baru, seorang mahasiswa tiba-tiba menghampirinya. Dengan nada menghina dan tuduhan, mahasiswa itu bertanya tentang anggapan dia soal kebiasaan orang Papua.
“Dia tanya apakah kalian di Papua masih makan orang,” ujar Lince menirukan mahasiswa itu.
Selain itu, sejumlah mahasiswa kerap melontarkan pertanyaan tentang pakaian adat Papua atau koteka dengan nada merendahkan. Ungkapan itu hanya satu dari sekian banyak perlakuan diskriminatif yang Lince alami. Tidak tahan dengan stereotip itu, Lince pindah ke Makassar.
Walfer, mahasiswa Papua lainnya mengatakan seringkali mendapatkan perlakuan kasar dari ormas saat berdemonstrasi menyuarakan ketidakadilan terhadap warga Papua. Sejak AMP berdiri di Makassar pada 2018, ia sering ikut demonstrasi dan diskusi yang berujung pada pembubaran. Sejak Tahun 2019 hingga 2023 menurut dia hanya ada satu demonstrasi yang berhasil digelar oleh AMP tanpa pembubaran.
“Hanya lolos satu kali saat peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia Tahun 2019,” kata dia.
Lince dan Walfer masih mengingat pembubaran diskusi AMP yang berlangsung Tahun 2020 di Jalan Skarda N, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Sekelompok orang dari BMI yang dipimpin Zoel membubarkan diskusi tersebut dengan tuduhan memecah belah negara karena membahas gerakan kemerdekaan Papua.
Padahal, menurut Walfer, diskusi itu membahas ketidakadilan yang warga Papua alami, misalnya kasus pelanggaran HAM dalam tragedi Paniai yang menyebabkan lima warga sipil tewas. Diskusi itu juga membahas rencana pemekaran wilayah di Papua beberapa melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Penanganan Pembubaran Demonstrasi
Sejumlah lembaga aktif melakukan advokasi terhadap pembubaran demonstrasi dan diskusi AMP, salah satunya LBH Makassar. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi Petisi Rakyat Papua (PRP) pada 08 Juni 2022 menjadi salah satu aksi berdarah yang dialami oleh mahasiswa asal Papua.
Melalui siaran persnya, LBH Makassar menyebutkan sekelompok orang dari BMI menghadang, meneriaki, memukul menggunakan kayu, dan menendang mahasiswa Papua.
LBH Makassar menjelaskan kronologi pembubaran demonstrasi tersebut. Saat itu, aliansi PRP berencana menggelar penolakan otonomi khusus Papua. Namun, BMI yang sudah berjaga sebelumnya, menghalangi dan melakukan kekerasan fisik terhadap demonstran yang berkumpul di Asrama Papua di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar.
Kepala Divisi Advokasi LBH Makassar, Ridwan, mengutuk keras tindakan kekerasan oleh BMI. Menurut dia, kekerasan terhadap demonstran yang menyampaikan aspirasi secara damai melanggar hukum. LBH Makassar meminta pihak kepolisian menindak tegas pelaku.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar AKBP Ridwan J.M Hutagaol, saat dihubungi pada Rabu, 27 September 2023 menyebutkan penanganan demonstrasi dan dampaknya merupakan wewenang Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polrestabes Makassar.
Kabag Ops Polrestabes Makassar, AKBP Darminto, menyampaikan bahwa pihak kepolisian hanya menjalankan tanggung jawab pengamanan dalam demonstrasi. Adapun kasus pembubaran yang berujung pada pemukulan yang terjadi pada 08 Juni 2022, tidak ada satupun pelaku pemukulan yang diamankan.
“Tidak ada, kami tidak mengamankan mereka,” katanya.
Rasisme dan Tuduhan Separatis
Arul, Ketua Pembebasan (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional) Makassar mengatakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua bersumber dari stigma gerakan separatis yang dilekatkan kepada mereka. “Sekarang hampir semua orang Papua dilihat sebagai OPM,” tutur Arul.
Sementara itu, peneliti Center for Peace, Conflict, and Democracy (CPCD) Unhas, Andi Ahmad Yani, menegaskan gerakan separatis yang ada di Papua tidak seharusnya dihubungkan dengan seluruh mahasiswa asal Papua. CPCD Unhas merupakan salah satu pusat studi yang berfokus pada penelitian aplikatif untuk menghindari konflik, menjaga perdamaian, memetakan daerah rentan konflik, dan menguatkan konsolidasi demokrasi.
“Tidak ada hubungan separatisme dan mahasiswa asal Papua yang datang belajar di sini. Teman-teman ketika mendapati ada perlakuan diskriminatif harus berani bersuara,” kata dia.
***
Penulis: Ahkamul Ihkam Mada
Liputan ini menjadi bagian dari program pelatihan dan hibah Story Grant “Anak Muda Ciptakan Ruang Aman Keberagaman di Media” yang dilaksanakan oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK).
