Makassar, Eksepsi Online — (04/09) Gelombang aksi massa kembali memenuhi jalan Layang A. P. Pettarani pada Kamis (04/09) dengan menyerukan “Lawan Militerisme dan Bangun Kedaulatan Rakyat” yang beranjak dari rentetan aksi di berbagai daerah, termasuk Makassar, sejak 25 Agustus lalu.
Mengutip dari selebaran yang beredar selama aksi, hingga awal September tercatat 10 orang meninggal, 800 orang mengalami luka serius, dan 1.200 lebih orang yang ditangkap, termasuk pula yang hilang akibat adanya represi aparat.
Adapun sembilan tuntutan yang diusung yaitu:
- Pemangkasan hak istimewa dan pemotongan gaji pejabat negara, perwira tinggi, pejabat lembaga nonkementerian, komisaris, dan direktur BUMN hingga setara upah buruh rata-rata untuk pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat;
- Pemotongan anggaran lembaga, kementerian, serta jabatan yang tidak mensejahterakan rakyat, antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BIN, DPR, MPR, dan sebagainya untuk pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat;
- Kenaikan upah buruh dan penurunan pajak rakyat;
- Kenaikan pajak progresif bagi perusahaan besar, perbankan, dan konglomerat;
- Pembebasan massa aksi yang ditangkap;
- Tangkap, adili, dan penjarakan aparat pelanggar HAM;
- Pemotongan anggaran dan pelucutan POLRI serta alat represi rezim Prabowo-Gibran;
- Militer kembali ke barak — end military interference in civilian lives; dan
- Penyitaan seluruh harta koruptor serta konglomerat pengemplang pajak dan diarahkan untuk pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat.
Fahri dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Makassar menyatakan bahwa meski berulang kali mendapat represi, mahasiswa, buruh, dan rakyat miskin kota masih terus turun ke jalan hingga tuntutan terpenuhi.
“Menggalang kekuatan yang lebih besar, kekuatan mahasiswa, kekuatan pemuda, kekuatan buruh, menghimpun perjuangan bersama rakyat.” (juu)
