Makassar, Eksepsi Online – (25/02) Mahasiswa Fakultas Hukum dikejutkan oleh beredarnya informasi rencana pelaksanaan kongres keluarga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH) dalam waktu dekat. Kemunculan agenda tersebut dinilai tiba-tiba, mengingat sebelumnya tidak terlihat kejelasan aktivitas maupun langkah persiapan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai lembaga legislatif FH-UH. Situasi ini memicu pertanyaan di kalangan mahasiswa mengenai konsistensi kerja lembaga tersebut sepanjang periode berjalan.
Mahasiswa aktif Fakultas Hukum, Andi Ahmad Rizqitaufhani, menilai minimnya aktivitas Dewan Perwakilan Mahasiswa bukan hanya terlihat dari satu agenda tertentu.
“Menurutku DPM ini tidak menjalankan tupoksinya sebagai legislatif. Legislatif itu seharusnya menjalankan fungsi pengawasan supaya ada check and balances antar lembaga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa forum evaluasi dan pengawasan yang seharusnya berlangsung berkala tidak terlihat berjalan. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat dinamika kelembagaan mahasiswa terasa stagnan sepanjang periode berjalan.
“Jangankan kongres, forum rutin seperti triwulan saja tidak jalan. Padahal itu penting supaya hubungan antar lembaga tetap terjaga dan ada kontrol bersama,” tambahnya.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH-UH, Muh. Dzaky Arya Nauval, turut menanggapi dinamika tersebut. Ia mengakui bahwa dalam satu periode kepengurusan DPM terdapat kondisi yang belum berjalan sesuai harapan bersama.
“Tentunya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan di awal, sama seperti yang kita semua bisa lihat dan rasakan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dampaknya dirasakan oleh seluruh unsur kemahasiswaan.
“Tentunya seluruh Kema FH-UH terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk lembaga mahasiswa dan organisasi turunannya,” jelasnya.
Sampai berita ini dirilis, Reporter Eksepsi sudah berusaha untuk menghubungi DPM FH-UH namun tidak ada tanggapan dari pihak yang bersangkutan. (Pqi)
