Oleh : Messi 25 (salah satu mahasiswa angkatan 2025)
Pemilihan umum merupakan salah satu budaya dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH) untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi di kalangan mahasiswa. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis pemilihan umum yang dikenal, yakni pemilu Keluarga Mahasiswa (KEMA) FH-UH dan pemilu angkatan.
Berdasarkan Pasal 55 Konstitusi KEMA FH-UH, penyelenggara pemilu berwenang melaksanakan pemilihan Ketua Angkatan dan Ketua Inaugurasi. Pemilu angkatan diselenggarakan untuk mengakomodasi hak suara mahasiswa dalam memilih pemimpin angkatannya, baik Ketua Angkatan (Ketang) maupun Ketua Inaugurasi.
Angkatan Grundnorm 2025 telah menyelesaikan tahapan pembinaan mahasiswa hukum. Namun hingga saat ini, angkatan tersebut belum menentukan Ketua Angkatan yang nantinya akan memimpin rekan-rekan seangkatannya. Padahal, Pasal 14 PERKEMA FH-UH Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa FH-UH menegaskan bahwa pemilihan Ketua PPU KEMA FH-UH dilakukan melalui uji kelayakan oleh DPM FH-UH. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: apa yang menjadi alasan mendasar Lembaga Tinggi Mahasiswa menunda pemilihan Angkatan Grundnorm? Apakah terdapat kepentingan politik tertentu dalam dinamika kelembagaan KEMA FH-UH?
Terdapat beberapa alasan utama saya membuat opini tersebut:
- Mewujudkan nilai-nilai demokratis dalam lingkup Angkatan Grundnorm sebagai KEMA FH-UH.
- Kosongnya pemimpin di Angkatan Grundnorm.
- Berpotensi tidak diadakannya Inaugurasi Angkatan Grundnorm, yang di mana Mayoritas rekan-rekan Grundnorm skeptis terhadap ketidakpastian acara pengukuhan yang setiap tahun selalu diselenggarakan oleh setiap Angkatan tersebut. Justru, banyak Angkatan Grundnorm yang excited apabila berbicara tentang Inaugurasi Angkatan.
- Kekhawatiran bertabrakan dengan pemilu KEMA FH-UH (Pemilihan Presbem & Anggota DPM).
