Oleh: Sepuluh Ribu Bahagia
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak fakultas di berbagai universitas di Indonesia menjadikan Inaugurasi sebuah seremoni pengukuhan sekaligus apresiasi seni untuk angkatan baru sebagai tradisi tahunan. Acara ini biasanya dihiasi dengan penampilan pentas seni. Inaugurasi ini terlihat sebagai bentuk kebersamaan, ekspresi kreatif, dan solidaritas angkatan. Tak kala juga tema dan narasi yang disajikan membawah pesan dan isu politik. Namun, jika dilihat lebih dalam, praktik ini menyisakan pertanyaan besar, apakah Inaugurasi benar-benar mencerminkan semangat kemahasiswaan, atau justru menjauhkan mahasiswa dari tugas-tugas historisnya yakni menuntut perubahan dan memperjuangkan kebenaran.
Proses panjang persiapan Inaugurasi, yang bisa menyita waktu berbulan-bulan, rapat berlarut-larut, dan anggaran dana yang habis besar-besaran seringkali menyebabkan mahasiswa kehilangan momentum untuk mengasah kesadaran politik, mempertajam kepekaan sosial, atau membangun solidaritas lintas isu. Tak sedikit mahasiswa yang lebih akrab dengan koreografi penampilan dan rapat persiapan Inaugurasi daripada memahami problematika kampusnya sendiri. Mulai dari beban pembayaran biaya kuliah yang semakin mahal, fasilitas yang tidak memadai, dan sempitnya ruang demokrasi di kampus. Inaugurasi adalah pengalihan, sebuah kalmufase bagi para penguasa agar kita tetap buta, tuli, dan secara tidak langsung memilih untuk diam.
Fenomena ini, secara tidak langsung, mengingatkan kita pada kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang diberlakukan oleh rezim Orde Baru sejak 1978. Lewat kebijakan ini, negara secara sistematis mengebiri gerakan mahasiswa dengan menggusur aktivitas politik dari ruang kampus dan menggantinya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kultural, administratif, atau rekreatif. NKK/BKK mendesain mahasiswa agar lebih sibuk mengurus program kerja, lomba debat, pentas seni, dan seminar wacana, ketimbang melihat dan meraba realita sekitarnya dengan sederhana dan jujur. Bahwa diluar sana masih ada mereka yang hidupnya jauh dari kata layak apalagi sejahtera. Bahwa tidak semua orang mampu untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak. Ini semua adalah buah akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak memanusiakan.
Jika kita cermati, Inaugurasi hari ini, meskipun tidak disponsori negara, seringkali mencerminkan efek sisa (residu) dari politik depolitisasi ala Orde Baru. Mahasiswa menjadi sibuk menyiapkan spektakel acara mencari dana, membuat properti, latihan hingga larut malam namun lupa mereproduksi kesadaran kritis yang seharusnya menjadi fokus utama kehidupan kampus.
Tak jarang pula acara ini dijadikan ajang eksklusivitas angkatan, yang justru memperkuat sekat-sekat sosial di antara mahasiswa sendiri.
Lebih jauh, obsesi terhadap performa dan pengakuan seni dalam Inaugurasi seringkali dibungkus dengan narasi “proses”, “kekeluargaan”, dan “pembelajaran organisasi”. Tetapi dalam praktiknya, nilai-nilai ini sering diselewengkan menjadi bentuk pembiaran terhadap pemborosan waktu, penyimpangan tujuan akademik, dan bahkan munculnya kultur kerja paksa tanpa refleksi. Alih-alih menjadi ruang tumbuh, Inaugurasi malah bisa menjadi penjara diam-diam bagi nalar kritis mahasiswa.
Inilah yang harus dikritisi. Jika Inaugurasi tidak dibarengi dengan pendidikan yang membebaskan, diskusi kritis, dan refleksi peran mahasiswa dalam masyarakat, maka ia hanya akan menjadi upacara kosong yang memperpanjang deret warisan apolitis dari masa lalu. Kita tentu tidak anti terhadap seni atau ekspresi kolektif. Tetapi seni tanpa keberpihakan adalah kosmetik, bukan senjata perubahan. Ia mungkin memukau mata, tetapi gagal menyentuh akar persoalan.
Mahasiswa hari ini tidak hanya mewarisi kampus sebagai ruang akademik, tetapi juga sebagai ruang perjuangan. Jika Inaugurasi justru melemahkan daya kritis dan keberpihakan sosial mahasiswa, maka sudah saatnya kita bertanya: untuk siapa dan demi apa acara ini dilestarikan?
