Makassar, Eksepsi Online – (05/03) Pelaksanaan Kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KEMA FH-UH) yang digelar menuai sejumlah kritik dari mahasiswa. Forum yang menjadi ruang pengambilan keputusan tertinggi di tingkat fakultas tersebut dinilai masih menyisakan persoalan, baik dalam aspek persiapan maupun teknis pelaksanaan.
Perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum, Andi Ahmad Rizqitaufhani, menilai kongres kali ini menunjukkan indikasi kurangnya kesiapan dari pihak penyelenggara.
“Kalau menurut saya, dari persiapan dan teknis memang tidak siap sama sekali. Pamflet itu keluar pada hari-H kegiatan. Dari situ saja sudah terlihat bahwa secara pelaksanaan belum matang,” ujarnya.
Ia juga mengungkap persoalan administrasi dalam forum tersebut. Menurutnya, dalam sebuah musyawarah besar seharusnya terdapat konsideran yang ditandatangani.
“Seharusnya ada konsideran yang ditandatangani sebagai bentuk pembuktian. Namun, tadi di dalam forum tidak ada konsiderannya, sementara yang dicetak berbeda. Jadi, menurut saya memang belum siap,” tambahnya.
Sejalan dengan pernyataan Rizqi, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH-UH, Muh. Dzaky Arya Nauval, juga mengakui terdapat beberapa kekurangan dalam persiapan serta kendala teknis selama pelaksanaan. Namun, ia menilai hal tersebut masih dapat diatasi dan tidak menghambat jalannya forum secara keseluruhan.
“Memang ada beberapa persiapan yang belum matang, tetapi itu tidak menggugurkan semangat untuk menjalankan kongres demi estafet KEMA FH-UH ke depannya,” jelasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Ilham Abisar Syah, dalam kapasitasnya sebagai substitusi Ketua DPM periode 2025, terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh KEMA FH-UH atas kekurangan dalam persiapan kongres.
“Saya mewakili jajaran dewan meminta maaf sebesar-besarnya kepada KEMA FH-UH. Dalam persiapannya memang kurang siap. Terima kasih atas segala kritik dari peserta kongres. Ke depan, kami akan berusaha berbenah,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa dinamika pelaksanaan kongres tidak terlepas dari krisis kepemimpinan yang sempat terjadi di internal DPM.
“Kendala utama terjadi karena absennya peran ketua yang seharusnya menjadi pengarah. Ketua DPM sebelumnya hilang tanpa ada kabar. Konsekuensinya, koordinasi di tubuh dewan tidak berjalan sehingga program kerja, laporan triwulan, dan juga Kongres KEMA tidak terlaksana sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Ilham juga menambahkan bahwa meskipun terdapat anggota dewan lainnya, absennya ketua tetap berdampak pada keterbatasan ruang gerak serta efektivitas pelaksanaan program.
“Dengan absennya Ketua DPM, hal itu berdampak pada keterbatasan ruang gerak kami dalam menjalankan prioritas serta langkah yang perlu diambil. Pengaruhnya tidak jauh dari rendahnya efektivitas pelaksanaan program,” lanjutnya. (xxl)
