Makassar, Eksepsi Online — Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH) menyampaikan keluh kesahnya mengenai kinerja lembaga tinggi saat ditemui oleh Reporter Eksepsi, di ruang Dekanat yang terletak di lantai dua FH-UH pada Sabtu (28/9). Dekan mempertanyakan pelaksanaan tugas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang dinilai belum berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai lembaga tinggi mahasiswa.
“Pertanyaannya apa ko kerja? … apa kerjanya itu menteri, bubarkan itu kabinet!” seru Prof. Hamzah Halim.
“Jangan itu jabatan jadi panggung pribadi, tidak boleh. Amanah itu, kau pengurus berarti kau harus mengurus bukan (jadi) orang yang diurus,” tambah Dekan FH-UH tersebut.
Poin yang ditekan adalah ketidakteraturan dalam pelaksanaan program-program yang berada di bawah naungan BEM. Dekan mengungkapkan bahwa banyak program yang seharusnya menjadi ajang pengembangan diri dari organisasi mahasiswa justru terbengkalai. Mestinya pemikiran pengurus lembaga adalah memperhatikan kesulitan-kesulitan mahasiswa yang bisa dibantu, peluang-peluang yang bisa mendorong mahasiswa meraih prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Namun, koordinasinya lemah dan juga minim inisiatif untuk menegakkan standar kinerja yang seharusnya mereka pegang.
“Pernah nda turun BEM itu membina UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)? (Mengenai) begini caranya strateginya ke depan meningkatkan prestasi, pernah nda? Mereka punya data dari setiap UKM saja tidak ada,” terangnya menjelaskan bahwa ketika ditanya, pihak BEM bahkan tidak mengetahui data-data mengenai mahasiswa yang menurut Dekan seharusnya menjadi perhatian dari lembaga tersebut.
Prof. Hamzah Halim turut menyayangkan penurunan prestasi dalam dua tahun terakhir ini dari lembaga kemahasiswaan, yang pernah meraih penghargaan Lembaga Kemahasiswaan Paling Berprestasi selama tiga kali berturut-turut saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan.
“Kalau seperti itu, nda perlu orang pemilihan, sembarang saja ku tunjuk di situ jadi Presiden BEM,” ungkap Dekan menunjukkan kekesalannya.
Poin lain yang menjadi sorotan adalah pengelolaan dana kemahasiswaan yang dikelola oleh BEM, harapannya untuk BEM menjalankan tugasnya dalam mengatur program-program dari organisasi-organisasi yang dibawahinya dengan mengacu kepada indikator kinerja yang ditargetkan pada mahasiswa.
Semua organisasi pasti melaksanakan Rapat Kerja (RAKER), program kerja yang diputuskan dalam RAKER tersebut seharusnya disampaikan ke BEM lewat Kementerian yang membidangi UKM masing-masing. Setelah semua rencana kerja dari organisasi tadi dikumpul, Dekan meminta pihak BEM untuk bisa membuat plotting untuk anggaran dana kemahasiswaan. Jadi semua anggaran harus berbasis pada indikator tersebut, karena menurutnya distribusi dana kemahasiswaan yang diberikan kepada BEM tidak terarah.
“Coba liat tupoksinya BEM, Kementerian, ada nda yang jalan? Nda ada, mereka duduk sebagai kayak penguasa saja, bukan mengurus, mestinya tiap minggu apa programnya BEM dengan UKM apa, dia giring itu DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa). DPM misalnya ambil anggaran di fakultas, ini penggunaannya saudara BEM kemana ini, mana menteri terkait? Kemana anggaran ini digunakan? Karena ini uangnya mahasiswa Fakultas Hukum, bukan uang pengurus lembaga,” tuturnya.
Dekan menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana kemahasiswaan, terutama mengingat dana ini berasal dari kantong mahasiswa dan seharusnya kembali kepada mereka dalam bentuk kegiatan dan fasilitas yang bermanfaat. Ia menegaskan bahwa BEM harus memperbaiki pengelolaan anggarannya agar setiap program dapat dijalankan dengan maksimal.
Dekan juga menegaskan bahwa setiap satu bulan sekali seharusnya ada pertemuan antar lembaga kemahasiswaan dengan KEMA dan setidaknya mengundang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, agar bisa dimonitoring dan mengorganisir efektivitas organisasi KEMA FH-UH. Dekan berharap BEM dapat segera melakukan perbaikan serius dalam menjalankan fungsinya, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan program, pengelolaan dana, hingga pendekatan terhadap organisasi serta para mahasiswa di FH-UH. (Tod)
