Makassar, Eksepsi Online – (20/08) Ratusan warga, aktivis, dan petani berkumpul dalam Festival Tani yang digelar oleh Aliansi Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) di Takalar, Sulawesi Selatan. Acara ini digelar untuk memperingati sekaligus menegaskan perlawanan panjang petani terhadap konflik agraria yang melibatkan PTPN I Regional 8 di Polongbangkeng, Takalar, yang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade.
GRAMT, yang berdiri sejak 2023, merupakan aliansi berisi berbagai organisasi seperti Solidaritas Perempuan, WALHI Sulsel, AGRA, FMN, LBH Makassar, KPA, hingga Suara Perempuan. Mereka berkomitmen mengawal perjuangan petani melalui advokasi, kampanye publik, hingga penguatan solidaritas.
Festival ini menjadi momentum penting bagi para petani Polongbangkeng dari tujuh desa, yang terus memperjuangkan hak atas tanah mereka sejak masuknya perusahaan perkebunan tebu negara di akhir 1970-an. Konflik ini mencuat kembali setelah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I Regional 8 dinyatakan berakhir pada Juli 2024, namun lahan masih belum dikembalikan kepada warga.
Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 pagi dengan berbagai perlombaan untuk anak-anak hingga orang dewasa, dilanjutkan diskusi publik, dan ditutup dengan festival petani yang berisikan acara panggung bebas berekspresi pada malam hari. Meski baru pertama kali digelar dengan pola ini, festival serupa pernah dilaksanakan pada 2024, dan kini kembali hadir dengan tema yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait konflik agraria di Takalar.
“Festival ini bukan sekadar hiburan, tapi ruang perlawanan dan pengingat sejarah panjang perampasan tanah serta tindakan represif, mulai dari pelibatan militer, polisi, hingga kriminalisasi warga,” tutur Ifa dari GRAMT saat diwawancarai.
Pendanaan festival diperoleh melalui gotong royong, kontribusi petani, dan penggalangan dana bersama, termasuk dukungan dari lembaga dalam dan luar aliansi GRAMT. Menurut penyelenggara, pendanaan mandiri penting untuk menjaga independensi gerakan dan menolak upaya pengaburan sejarah pelanggaran HAM.
Tema kegiatan dirumuskan oleh anggota GRAMT melalui refleksi tahunan atas perjalanan advokasi mereka. Melalui festival ini, mereka ingin memastikan publik tidak lupa pada sejarah konflik agraria di Takalar yang telah berlangsung 47 tahun.
Namun, undangan resmi yang dikirimkan kepada Bupati Takalar, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan DPRD setempat tidak diindahkan. Padahal, semua yang terlibat berharap festival ini bisa menjadi ruang dialog bersama untuk mencari solusi. Sayangnya pemerintah daerah tidak memberikan respon yang baik untuk menghadiri.
Meski begitu, penyelenggara optimistis bahwa festival ini memperkuat semangat perlawanan petani. Harapan utama yang digaungkan adalah agar lahan eks-HGU PTPN I segera dikembalikan kepada petani, sejalan dengan masa berakhirnya izin perusahaan pada Juli 2024.
Aliansi GRAMT menegaskan akan terus mendorong advokasi kepada pemerintah daerah, memperluas solidaritas lintas organisasi, serta mendokumentasikan sejarah panjang pelanggaran HAM di kawasan tersebut.
“Harapan kami melalui kegiatan ini, semua instansi terkait tau, bahwa sampai hari ini masih ada suara yang tidak pernah padam, masih ada perjuangan petani di Polongbangkeng, Takalar yang sampai hari ini terus memperjuangkan hak atas tanahnya, yang sampai hari ini masih terus merawat perlawanan, merawat solidaritas untuk mengambil kembali tanah mereka yang sudah diklaim pihak PTPN I Regional 8S,” tegas Ifa. (Gds)
