Makassar, Eksepsi Online – (30/9) Rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PKKMB FH-UH) Tahun 2025 dan Pra-Pembinaan Mahasiswa Hukum (Pra-PMH) menuai sorotan. Sejumlah panitia, pendamping, hingga peserta menilai adanya miskomunikasi yang membuat kegiatan tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus.
Andi Fathur Rahman selaku Ketua Panitia PKKMB sekaligus Pra-PMH 2025, mengakui bahwa ada kekeliruan dalam penyampaian informasi sejak awal. Menurutnya, ketika pendaftaran dibuka, yang diinformasikan hanya kepanitiaan PKKMB. Namun di tengah jalan muncul keputusan agar panitia PKKMB otomatis berlanjut menjadi panitia Pra-PMH.
“Sejujurnya ini tidak direncanakan dari awal. Karena ada kebutuhan untuk menyiapkan Pra-PMH, maka diputuskan panitia PKKMB lanjut sebagai panitia Pra-PMH. Sayangnya, informasinya tidak sampai ke semua volunteer,” jelasnya.
Hal ini juga dibenarkan oleh Juwa selaku salah satu panitia, yang menyebut bahwa banyak relawan kegiatan merasa keberatan karena tidak pernah diberi kejelasan sejak awal.
“Kami hanya mendaftar untuk PKKMB, tidak ada penjelasan bahwa akan lanjut ke Pra-PMH. Jadi wajar kalau ada yang merasa seperti dipaksa ikut,” ungkapnya. Menurut Juwa, kondisi ini membuat sebagian relawan PKKMB akhirnya memilih mundur atau tidak aktif, sementara yang bertahan harus menanggung beban kerja lebih berat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BEM FH-UH, Muhammad Dzaky Arya Nauval, mengakui adanya kelalaian dalam penyampaian informasi. Ia menjelaskan bahwa semestinya beberapa agenda Pra-PMH sudah dilaksanakan dalam rangkaian PKKMB, namun karena tidak mendapat izin dari pihak fakultas, kegiatan itu akhirnya dipindahkan ke luar jadwal PKKMB.
“Seharusnya tetap selesai di PKKMB, tapi karena ada kegiatan yang tidak diizinkan maka dialihkan ke Pra-PMH. Informasi ini memang kurang kami masifkan ke volunteer, dan itu menjadi kekurangan saya juga sebagai ketua BEM,” ungkap Dzaky.
Tidak berhenti di sana, persoalan teknis juga mencuat saat pelaksanaan. Salah satu yang paling ramai dibicarakan adalah soal paper mob di kegiatan Pra-PMH. Peserta mengeluhkan perubahan ketentuan jenis dan warna kertas yang disampaikan berbeda-beda antara panitia dan pendamping. Ada yang awalnya diberi izin menggunakan kertas marmer, tapi kemudian diwajibkan mengganti ke kertas manila.
Seorang peserta, Elang (nama disamarkan), mengaku kebingungan karena harus berulang kali membeli kertas sesuai arahan panitia.
“Sudah potong kertas, sudah keluar uang, tiba-tiba direvisi lagi. Bukan sekali dua kali, tapi berulang,” keluh salah satu peserta. Ada pula yang menilai revisi warna dan jenis kertas itu seolah menguntungkan pihak panitia karena membuka pra-pesan paper mob.
Juwa kemudian membenarkan adanya kebingungan yang dialami peserta. Ia mengatakan informasi yang beredar di antara pendamping pun kerap berbeda-beda.
“Di grup, pernah dijawab boleh pakai kertas marmer asal sesuai warna. Pun sudah diberikan contoh video yang bukan berupa kertas karton. Tapi saat pengecekan, justru dianggap salah dan disuruh ganti semua. Itu yang bikin peserta makin bingung.”
Namun pihak panitia membantah tudingan adanya keuntungan dari masalah ini. Mereka menegaskan tidak ada pihak yang diuntungkan. Bahkan, menurut Faturrahman, panitia justru menanggung kerugian hingga ratusan ribu rupiah akibat perubahan warna kertas yang harus dipesan ulang.
Andi Fathur Rahman kemudian menambahkan klarifikasinya. Ia menyebut bahwa sebenarnya sudah pernah ia sampaikan di grup besar relawan saat PKKMB berakhir terkait keberlanjutan kepanitiaan, namun memang tidak dijelaskan secara tegas bahwa maksud keberlanjutan itu adalah Pra-PMH. Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang terjadi.
“Sebagai ketua panitia, saya meminta maaf atas miskomunikasi yang terjadi, baik kepada panitia, pendamping, maupun peserta. Kritik dan keluhan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi kami untuk perbaikan ke depan,” tutup Fathur Rahman. (Pqi)
