Makassar, Eksepsi Online – (20/8) Usulan untuk mengaktifkan kembali Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) kembali mengemuka di Universitas Hasanuddin (Unhas). Inisiatif ini didorong oleh sejumlah BEM fakultas, meski memicu beragam pandangan yang disampaikan melalui pernyataan resmi BEM dan Keluarga Mahasiswa (KEMA) masing-masing fakultas.
Presiden BEM Fakultas Hukum Unhas (FH-UH), Andi Fathur Rahman, menjelaskan bahwa usulan ini berangkat dari kosongnya wadah kolektif di tingkat universitas. Kondisi tersebut dinilai menghambat penyampaian aspirasi mahasiswa.
“Meski sudah ada beberapa wadah kolektif yang terbangun, penyampaian aspirasi belum maksimal. Saat ada isu yang dikawal dan butuh pertanggungjawaban, output-nya sering kali tidak tersampaikan secara utuh ke pihak yang dituju,” ujarnya.
Di sisi lain, gelombang penolakan juga datang dari sejumlah fakultas. Dalam pernyataan resminya, BEM KEMA Fakultas Ilmu Budaya (KMFIB) menilai pihak yang mendukung BEM-U cenderung mengasosiasikan ketiadaan lembaga terpusat sebagai akar masalah. Hal tersebut mencakup kurang optimalnya koordinasi antar BEM fakultas, mentahnya konsolidasi isu strategis, hingga absennya aktor institusional yang mengawal hasil konsolidasi ke tingkat birokrasi rektorat.
Penolakan serupa disampaikan KEMA Fakultas Pertanian (Faperta) Unhas. Mereka mengkhawatirkan pembentukan BEM-U berpotensi membawa dampak politik berupa sentralisasi kekuasaan dalam gerakan mahasiswa. Ketika satu lembaga mengklaim diri sebagai perwakilan tunggal mahasiswa universitas, ada risiko lembaga tersebut menjadi pusat legitimasi tunggal. Akibatnya, lembaga mahasiswa di tingkat fakultas yang selama ini menjadi ruang demokrasi terdekat dengan mahasiswa justru kehilangan peran strategisnya.
Merespons dinamika tersebut, Presiden BEM KEMA Faperta Unhas, Andi Lukmanul Hakim Firdaus, menekankan pentingnya saling memahami hak-hak mahasiswa. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam isu ini seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan. (Asr)
