Makassar, Eksepsi Online– Terkait rencana penyusunan struktur kementerian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (BEM FH-UH), Kementerian Agama akan dilebur. “Kementerian agama ini tidak dihapuskan tetapi dialihkan atau dileburkan,” kata Kahar Mawansyah selaku Presiden BEM FH-UH. Efisiensi, kata Kahar, menjadi alasannya. “Jangan sampai terlalu banyak kementerian, tetapi esensi untuk melakukan pekerjaan itu bertabrakan. Seharusnya bekerja sama bukan saling mencari tahu perbedaan kementerian itu, melihat kementerian agama tidak terlalu banyak kebutuhanya,” tuturnya.
Melihat banyaknya isu pendidikan akhir-akhir ini, Kahar berencana membentuk Kementerian Pendidikan. “Kementerian pendidikan terbentuk melihat seperti apa isu hari ini, melihat lebih banyak isu tentang pendidikan maka perlu bagi kami menghadirkan kementerian yang khusus membahas kementerian ini,” terang Presiden BEM itu, saat ditemui, Kamis (7/4).
Lebih lanjut, Kahar mengungkapkan bahwa struktur kepengurusan akan disesuaikan dengan kebutuhan BEM saat ini.“Yang teman-teman perlu ketahui ini bukan persoalan struktur tapi bagaimana komposisi yang ada di dalam kepengurusan untuk mencapai tujuan,” katanya.
Terkait struktur kementerian BEM kelak, Wahyu Hidayat menuturkan, “Kalau ternyata secara kelembagaan tidak dimasukkan atau ada kementerian yang dileburkan semoga esensinya tetap ada, walaupun eksistensinya tidak dipertahankan,” ujar mantan Wakil Presiden BEM FH-UH itu.
Menambah maupun mengurangi kementerian sendiri merupakan hak yang dimiliki Presiden BEM. “Hak Presiden di mana dalam hal ini hak prerogatif, untuk kemudian menambah atau mengurangi kementerian yang bergerak di bidangnya,” kata Ketua Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (Ledhak), Dedy Chaidiryanto. Hal itu, lanjutnya, merupakan hak penuh dari Presiden.
Kinerja BEM kedepan menurut Muhammad Nur Fajrin dapat ditingkatkan. “BEM pasti dapat meningkatkan kinerja dan dapat berbenah dan menaruh kepercayaan bahwa visi misi yang telah direncanakan dapat tercapai.” Peran serta dan kontribusi mahasiswa menjadi kuncinya. “Hal itu tentu dengan peran serta kita ketika dibutuhkan dan kita harus juga memberikan kontribusi dalam kepengurusan,” jelas Fajrin yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH-UH periode 2015-2016.
“Kementerian jangan hanya memiliki sebuah nilai sematik belaka, maksudnya kementerian yang mati,” ujar Afdal Yanuar mahasiswa angkatan 2013 saat dimintai pendapat. Kementerian, lanjut Yanuar, diharapkan tidak sekedar berfungsi sebagai pemanis lembaga dan agar menjalankan tupoksinya. “Supaya betul-betul BEM dapat berkinerja, bukan hanya dilihat dari banyaknya kementerian,” tegasnya. (Mag:Fan)
