Penyebab hal tersebut terjadi katanya, pertama biaya penyusunan AMDAL yang mahal. Inilah yang menjadi faktor masyarakat kurang dilibatkan oleh perusahaan atau badan hukum. Kekhwatirannya ketika masyarakat menolak, maka akan diulang sehingga harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Kedua, kurangnya perhatian pemerintah sendiri. “Pemerintah hanya tinggal menunggu terima konsultasi AMDAL dari badan hukum maupun perusahaan. Pemerintah jarang menjadi bagian yang aktif dalam memerhatikan lingkungan hidup dengan cara melakukan pemantauan dan menindak sehingga penyusunan amdal yang tidak patisipatif dan hanya formalitas itu yang terjadi berulang ulang,” katanya.
Untuk itu, pemerintah harus melakukan pengawasan, kata dosen FH-UH Romi Librayanto mulai dari tahap penyusunan AMDAL, izin lingkungan dan sampai pelaksanaan kegiatan terhadap izin lingkungannya. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi bagian penting. “Perlu juga partisipasi aktif dari masyarakat, karena jika ada hak yang dirugikan, kan bisa minta ganti rugi dan bisa tegasnya saat ditemui usai kegiatan ALSA Legal Discuss, Jumat (12/5). (Kas)
