Makassar, Eksepsi Online – (4/12) Kongres Keluarga Mahasiswa (Kema) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH UH) dibuka kembali pada (3/12) di Ruang Video Conference FH UH. Kongres masih berlangsung alot membahas tafsir atas penyelenggara kongres yang ada di dalam tata tertib kongres.
Dalam forum Andriansyah menjelaskan bahwa Kongres Kema lebih baik mengadopsi konsep kenegaraan.
“Di Kongres ini kita sama-sama ingin menafsirkan mengenai penyelenggara karena tidak definitif di Konstitusi Kema. Saya lebih ingin memaknainya secara sempit, yakni presidium harusnya DPM, dengan metode komparasi kepada sistem ketatanegaraan. Sebab dari forum ini tidak ada yang dapat memberikan komparasi selain negara yang lebih baik,” jelas Andri.
Sedangkan argumen berbeda disampaikan Fadhil Muhammad di forum yang sama, Fadhil beranggapan bahwa, “Jika presidium sidang dimaknai sempit (DPM), maka dinamika kemahasiswaan di lembaga tinggi akan mati.” Ucap Fadhil.
Pembahasan yang berlarut-larut mengharuskan forum menggunakan mekanisme voting. Voting selesai dengan hasil 51 total suara sah dan skaligus disepakati bahwa penyelenggara kongres dimaknai secara luas tidak terbatas hanya DPM. (hsb)
