Oleh: M Farodi Alkalingga (Koordinator Jaringan Kerja LPMH-UH Periode 2016-2017
Indonesia adalah Indonesia, tanpa perlu membaginya ke dalam bagian-bagian tertentu yang akan menciptakan suatu stigma tersendiri mengapa pembagian tersebut perlu. Pembagian waktu tidak menjadi alasan untuk membagi Indonesia pula menjadi beberapa bagian, tetapi menjadikan Indonesia sebagai wadah persatuan negara yang fundamental.Tidak dapat dipungkiri, efek maupun dampak dari pembagian ini telah tertanam di benak kita bahwa Indonesia ‘bagiannya’ berbeda dengan Indonesia bagian ‘lainnya’. Indonesia Barat merupakan pusat segalanya, sedangkan Indonesia Timur hanya daerah terbelakang yang tidak lebih ketimbang Indonesia Barat. Pemikiran-pemikiran berkelanjutan seperti ini yang nantinya mempengaruhi bagaimana perkembangan di daerah akhirnya tidak merata dan selalu tertinggal.
Konsen dalam penulisan ini adalah bagaimana melihat Indonseia Timur ikut andil dalam konsep pembangunan. Termasuk pembangunan ekonomi terbaru yang baru saja dilaksanakan pemerintah akibat efek domino reshuffle yang kembali dilakukan, sehingga tidak ada lagi pemikiran bahwa Indonesia Timur merupakan daerah tertinggal. Jika melihat kondisi pada saat ini, memang betul bahwa yang menjadi konsen pembangunan ialah Indonesia bagian Barat khususnya pulau Jawa. Hal tersebut terjadi hanya karena perkara pusat pemerintahan terletak di daerah tersebut dan sekitarnya, sehingga bukan hal yang jarang terjadi apabila kondisi Indonesia Timur masih terbelakang dan sangat minim akan pembangunan, peningakatan mutu, serta suplai infrastruktur. Meskipun kita ketahui memang betul bahwa program peningkatan mutu ekonomi di Indonesia Timur dalam APBN sama rata dengan bagian yang diperoleh Indonesia bagian barat. Hal ini dibenarkan oleh staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup RI, Ilyas Asaad dalam acara Simposium Regional Indonesia Timur oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 11 Agustus, “Anggaran APBN di semua daerah itu sama rata, misalkan yang mewakili Indonesia Timur seperti Papua itu sudah masuk semua sama rata sesuai dengan program pemerintah.” Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah telah melakukan tugas dan kewajibannya dalam pemeberian anggaran ke setiap daerah secara adil dan merata, sehingga menimbulkan asumsi apakah masalah tersebut diakibatkan oleh daerah itu sendiri (kebijakan daerah) ataukah kesalahan pemerintah pusat.
Kemudian melangkah ke arah pemanfaatan sumber daya yang diklaim tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibat dari ketidakmampuan kita mengelola secara bijak, Indonesia mengimpor sumber daya dari luar negeri. Akibat dari pengelolaan yang tidak sesuai aturan tersebut bukan menyelesaikan suatu perkara, justru merusak linkungan sekitar sumber daya yang dikelola secara tidak arif. Program pemerintah yang terbaru mengatakan bahwa, pengelolaan sumber daya terkhusus untuk pembangunan harus arif dan bijak serta berwawasan lingkungan. Diikuti pula dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang dinilai penting sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Sebagaimana dipertegas oleh Ilyas Asaad, “Dalam pemenfaatan sumber daya untuk pembangunan, perlu dan harus didasari oleh berbagai pertimbangan-pertimbangan yang berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.”
Peristiwa yang paling mencolok dan paling sering di sorot media ialah mengenai aktifitas PT.Freeport di Papua. Bagaimana perusahaan tambang emas Amerika Serikat tersebut mengeruk hasil kekayaan alam bumi Papua tanpa mengkhawatirkan kondisi lingkungan serta masyarakat Papua khususnya. Seolah-olah pemerintah sendiri yang memfasilitasi pihak asing untuk menguasai dan bersikap sewenang-wenang agar dapat mengeksploitasi secara membabi buta hasil alam bumi Papua. Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa sebenarnya Indonesia telah kembali dijajah secara tak kasat mata oleh pihak asing dan dibodohi oleh tipu muslihat serta kemajuan teknologi yang dimiliki asing yang tidak salah lagi diakibatkan oleh adanya system capitalism global. “Sumber daya kita telah dikuasai oleh system capitalism, dan semua hasil sumber daya kita di eklploitasi secara langsung oleh capitalism global”, ungkap Ketua Badan Pengurus LP3ES Jakarta, Dawam Rahardjo.
Capitaslism global dalam permasalahan kali ini adalah bagaimana penguasa tertinggi ataupun negara-negara adikuasa dalam memiliki dan menguasai sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara kaya seperti Indonesia dengan iming-iming teknologi dan akibat takut akan bagaimana menakutkannya negara adikuasa. Hal tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka. Siklus seperti ini tidak akan berhenti jikalau bukan kita sendiri yang memutuskan mata rantai setan penjajah.
Akankah Indonesia Timur berkembang? Melihat dari sisi lainnya, kita selaku warga negara yang baik dan taat hendaklah mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah untuk membangun suatu kondisi ekonomi yang baik. Tetap positif dan bijak tehadap setiap program pemerintah, dalam artian tetap mengkritik pemerintah jikalau ada kesalahan yang signifikan. Begitu pula dengan kondisi ekonomi Indonesia Timur saat ini, Seperti yang telah dijelaskan diatas, APBN telah dibagi secara merata, namun kemiskinan masih tetap saja bermunculan bahkan semakin meninggi tiap tahunnya. Nyatanya bukan hanya masalah finansial saja yang menjadi permasalahan, namun peningkatan seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti kondisi sosial, budaya, serta lingkungan ternyata justru menjadi hal yang paling berpengaruh. Psikologi masing-masing masyarakat juga dapat menjadi konsen tersendiri pemerintah untuk membenahi karakter masyarakat yang masih terbelakang. Ini adalah pembuktian bagi pemerintah apakah mampu untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini diluar permasalahan finansial, apakah pemerintah akan tetap memberi peluang pihak asing, apakah pemerintah akan berusaha sendiri untuk megelola sumber dayanya. Kita lihat bagaimana pemerintah mengatasi sedikit permasalahan urgen tanpa mengorbankan terlalu banyak, tiga tahun merupakan waktu yang tidak lama, kita sebagai masyarakat harus ikut andil dalam setia tindakan pemerintah.
Sekali lagi, Indonesia tetap Indonesia, bukan bagian timur maupun barat, bukan hanya DKI Jakarta, bukan pula hanya Makassar. Indonesia meliputi Sabang sampai Merauke. Perlakukan seadil-adilnya.
