Analis Industri Migas: Soal BBM, Pemerintah Harus Bermain Cantik di Hulu Sektor Migas

Makassar, Eksepsi Online – Pemerintah Indonesia belum memperlihatkan model permainan cantik di hulu sektor migas. Berbeda dengan negara-negara lain yang telah bermain cantik di hulu, Indonesia masih belum mampu menguasai hulu migas. Malaysia dengan Petronas misalnya, yang menerapkan kebijakan kontrak bagi hasil. Kebijakan tersebut mewajibkan setiap perusahaan yang ingin mengelola ladang minyak harus melibatkan Petronas. Sementara di Indonesia, Pertamina hanya mampu menguasai sebagian kecil dari ladang minyak yang ada.

Hal tersebut disampaikan Analis Industri Migas Internasional Muhaimin Zulkhair dalam Diskusi Tanpa Arogansi bertajuk “Hikayat BBM Bersubsidi Judi atau Parodi?” yang diselenggarakan oleh Lingkar Adokasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin (LAW Unhas) dan Keluarga Mahasiswa Fakultas Sastra Unhas, Kamis (04/12) di Aula Prof Mattulada Fakultas Sastra Unhas.

Lebih lanjut Muhaimin menambahkan bahwa kajian ekonomi selalu dijadikan alasan dalam memotong subsidi BBM, padahal banyak opsi yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian, termasuk membenahi sektor migas. “Ini butuh kajian yang lebih serius, kita tahu bahwa di satu sisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 melemahkan Pertamina, tapi di sisi lain kita mau lihat Pertamina oke. Alangkah bagusnya pemerintah lebih transparan, sebenarnya kelemahannya apa, kemudian apa kesusahan pemerintah dalam mengelola tata kelola industri migas yang bagus,” ungkap Muhaimin yang ditemui usai diskusi.

Di sisi lain pengamat kebijakan ekonomi, Syahril, S.E., menilai pemotongan subsidi BBM sebagai langkah penanggulangan dari defisit APBN yang semakin membesar akibat peningkatan konsumsi BBM yang diikuti dengan tingginya cost of production. “Subsidi BBM bahkan lebih tinggi dibanding program sosial lainnya seperti penanggulangan kemiskinan serta kesehatan,” tambahnya.

Kendati demikian Muhaimin kembali menekankan penolakannya terhadap isolasi permasalahan yang hanya mengacu pada aspek ekonomi semata tanpa menghubungkan pemotongan subsidi pada aspek lain seperti transportasi otomotif, amanat UUD 1945, industri migas dan lain-lain. “Pada sektor migas pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam memberantas mafia migas dari hulu sampai hilir,” tutupnya. (Ish)