Artikel

Makassar, Eksepsi Online — Kamis (08/07) Berdasarkan surat edaran yang dikeluar oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Rabu kemarin (07/07) terkait program vaksinasi Covid-19.  Fakultas Hukum Unhas menghimbau agar seluruh mahasiswi dan mahasiswanya untuk menjalani vaksin. Dalam rangka memerangi pandemi Covid-19 yang semakin melonjak setiap harinya. Fakultas Hukum Unhas juga ikut memperketat himbauan untuk vaksin. Pada surat edaran sendiri ... Read More »

Makassar, Eksepsi Online— Rabu (07/07) pukul 16.30 Wita melalui laman regpmb.unhas.ac.id Universitas Hasanuddin menerima sebanyak 1.222 mahasiswa baru Jalur Mandiri yang terbagi dalam 1.133 mahasiswa Jalur Mandiri Non Subsidi (JNS) dan 89 mahasiswa baru jalur Mandiri Prestasi Olahraga, Seni dan Keilmuan (POSK). Penerimaan Jalur Mandiri merupakan bagian dalam memperluas peluang dan memberikan para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya di ... Read More »

Universitas Hasanuddin (UNHAS) menyelenggarakan wisuda gabungan periode Maret dan Juni bagi lulusan program Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis, dan Profesi secara virtual melalui aplikasi Zoom dan live streaming di akun resmi media sosial Unhas yang berlangsung pada pulul 09:00 WITA Selasa, (23/06). Pada periode Maret dan Juni 2020 Unhas menghasilkan 2.745 lulusan untuk program sarjana, magister, doctor, spesialis, dan profesi. Lebih ... Read More »

Makassar, Eksepsi Online – Kuliah umum dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengundang Wakil Ketua Mahkamah Konsitusi RI sekaligus guru besar Hukum Pidana FH-UH, Prof. Dr.  Aswanto, S.H., M.Si. di Baruga Prof. Baharuddin Lopa, S.H. pukul 10:00 WITA (13/3). Pada kuliah umum yang dipandu oleh moderator Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. membawakan tema ‘Putusan MK : Tantangan ... Read More »

Makassar,Eksepsi-online. Selasa (15/9), George Frans Wanma mahasiswa strata tiga (S3) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH) melaksanakan sidang promosi doktor sebagai salah satu persyaratan wajib untuk mendapatkan gelar Doktor di ruang promosi doktor FH-UH. “Eksistensi Hak Masyarakat Adat dalam Penataan Ulang Wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni” adalah tema disertasi yang diangkat oleh Wanma. Pada kesempatan itu, Prof. Farida Patittingi selaku pemimpin ... Read More »

Oleh: Andi Surya Nusantara Djabba (Pengurus BEM Fakultas Hukum Unhas Periode 2012-2013) Masyarakat Adat Pulau Miangas S istem sosial masyarakat Pulau Miangas adalah sistem masyarakat adat yang dipimpin oleh Ratumbanua atau biasa disebut dengan Mangkubumi satu sebagai kepala adat dan wakilnya disebut dengan Nangnuwanua atau Mangkubumi dua. Ratumbanua dan Nangruwanua dipilih dengan sistem terbuka bagi 12 marga. Pemilihan calon dengan ... Read More »

Oleh : Nurfaika Ishak (Anggota Magang LPMH-UH Periode 2012-2013) Norma adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia untuk menggambarkan tentang segala sesuatu yang bersifat mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai mahluk sosial, manusia harus mengikuti dan mentaati norma-norma yang ada. Hilangnya kesadaran masyarakat dalam mengerti dan menerapkan norma akan berdampak pada hancurnya kehidupan sosial yang diidam-idamkan selama ini. ... Read More »

Oleh: Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. LATAR BELAKANG Hak kekayaan intelektual bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Belanda, telah dikenal Undang-undang yang berkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu Auteurs Wet stb. No. 600 Tahun 1912 (sekarang dikenal dengan Hak Cipta) dan Octrooi Wet stb. No. 313 Tahun 1910 (yang dikenal saat ini dengan Hak Paten). Walaupun ... Read More »

Oleh: Andi Sunarto             Pada konsepsi welfare state, pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, berdasarkan konsep ini pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Berbeda dengan konsepsi nachwachtersstaat yang memberlakukan prinsip staatsonthouding, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari segi kehidupan sosial dan ekonomi ... Read More »

A.          Pengantar Dalam berbagai literatur, dapat ditemukan berbagai perbedaan pendapat antara sarjana satu dengan sarjana yang lainnya. Oleh karena itu perlu dijelaskan definisi bentuk negara dan macam-macam bentuk negara. Secara garis besar, bentuk negara dibagi menjadi bentuk negara. Bentuk negara, terkait dengan pilihan – pilihan antara: bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Selanjutnya akan dijelaskan defenisi dari bentuk negara. ... Read More »